Pilkada

3 Oknum ASN Kembali Diduga Terlibat Dalam Kampanye Paslon Walikota

Bukittinggi – Dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah kota Bukittinggi kembali mencuat. Bentuk tidak netral/dukungan yang dilakukan oleh oknum ASN itu adalah ikut berpartisipasi dalam pertemuan dengan paslon di salah satu hotel Bukittinggi.

Hal tersebut diungkap oleh warga yang ingin membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bukittinggi, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020. Adapun dugaan oknum ASN yang ikut dalam pertemuan itu diantaranya dari oknum ASN Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Bukittinggi, Perusda PDAM Bukittinggi dan salah satu Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di Palupuh, Kabupaten Agam.

Menurut Guntur usai berkonsultasi dengan Bawaslu Bukittinggi mengatakan, “Dugaan keterlibatan 3 orang oknum ASN ini ikut hadir dalam pertemuan atau acara kampanye pasangan calon 01 Rasya di Hotel Batang Sianok pada tanggal 25 Oktober 2020. Mereka terlihat menggunakan kaos Rasya yang terbukti dari foto-foto saat acara berlangsung.”

Namun saat di Bawaslu, kita belum membuat laporan karena kita masih menyiapkan alat-alat bukti dan saksi yang menguatkan rencana laporan maksimal 7 hari setelah mengetahui adanya dugaan netralitas ASN tersebut. Saat konsultasi dikantor Bawaslu kita diterima oleh Ibu Asneli Warni salah seorang Koordinator Bawaslu.

Sementara itu, saat ditemui Asneli Warni, Kordinator Bawaslu Bidang Hukum di kantor Bawaslu Bukittinggi mengatakan, “Memang benar ada warga yang datang beberapa hari lalu ke Bawaslu ingin melaporkan adanya dugaan 3 orang oknum ASN terlibat dalam acara kampanye salah satu paslon kota Bukittinggi. Namun warga yang datang belum menyerahkan berkas-berkas laporan karena baru konsultasi untuk melengkapi alat bukti dan saksi.” Senin, (02/11).

Lanjut Asneli, kita hanya memberikan formulir A1 laporan untuk diisi sebagai kelengkapan syarat formil laporan. Rencananya mereka akan kembali ke Bawaslu minggu ini untuk memberikan alat bukti dan saksi. Batas waktu pelaporan maksimal 7 hari setelah mengetahui adanya dugaan netralitas ASN tersebut. (rir)