Detaksumbar.com- diamankan 33 batang gelondongan kayu di daerah Lunang, Kecamatan Lunang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Polisi Pamong Praja dan Damkar (14/12) yang lalu, sampai saat ini masih menumpuk di halaman kantor bupati, menunggu kejalasan status hukumnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas KPHP Pessel Madrianto menegaskan, secara dukungan apa yang dilakukan Pemkab Pessel yaitu Bupati Pessel Hendrajoni perlu diapresiasi dalam rangka pemberantasan ilegal logging dan perambahan hutan di Pesisir Selatan. Dan perlu dukungan serta komitmen bersama komponen di Kabupaten Pesisir Selatan.
” Kita, cukup mendukung penuh apa telah dilakukan oleh Pemkab Pessel dan jajaran,” kata Mardianto.
Rabu (18/12).
Ada beberapa aturan dan Undang – Undang perlu di perhatikan dalam hal pemberantasan ilegal logging ini, sesuai pasal 5 Undang – Undang No 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, yaitu keberadaan Hutan Negara dan Hutan Hak, hutan negara yaitu Hutan yang berada di atas tanah yang tidak perlu di bebani hak, sedangkan hutan Hak hutan yang berada diatas tanah yang perlu di bebani atas hak.
Dan, aturan Permen LHK no 85 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kayu berasal dari hutan hak tidak diperlukan izin. Jelas Mardianto.
” Izin langsung dari Kementerian Kehutanan, melalui PHP Wilayah III Pekanbaru, pendaftaran melalui online,” kata nya.
Terkait izin dokumen kayu, pengangkutan, dan barkot sudah sesuai aturan yang ada. Dan, setiap barkot terdaftar di Kementerian Kehutanan, pajak langsung di stor ke negara ( PNBP) PSH dan PSR nya. Karena disini pemilik kayu, hitung sendiri, bayar sendiri melalui sistem online ke Kementerian.
Berdasarkan hasil kroscek (14/12) bahwa lokasi penebangan kayu berasal dari hutan hak ( kawasan pribadi), dan bukan di kawasan TNKS. Ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas KPHP Pessel Madrianto.
