Headline

Budi Syukur Menggugat KADIN Indonesia, Sidang Pertama di Gelar Tanggal 17 Oktober 2017

DETAKSUMBAR.COM- Besok,Selasa (17/10). di Pengadilan Negeri (PN) Padang akan digelar sidang pertama gugatan calon Ketua Umum Kadin Sumbar S.Budi Syukur. dalam kasus kamar dagang dan industri (Kadin Sumbar).

Kuasa hukum S. Budi Syukur, Zulhesni, SH dan Rahmat Efendi, SHI mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan panggilan sidang pertama dari PN Padang dalam surat tertanggal 4 Oktober lalu, sesuai dengan gugatan perkara No.111/Pdt.G/2017/PN.PDG tanggal 13 September lalu.

“Kita sudah dapat panggilan. Sidang pertamanya pada 17 Oktober mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan terus maju untuk menegakkan keadilan. Klien kami merasa sudah dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Kadin Pusat dengan mengangkat Ramal Saleh sebagai ketua umum Kadin Sumbar,” kata Zulhesni.

Menurut Zulhesni, sidang pertama ini akan diupayakan mediasi dan akan ditunjuk hakim yang memediasi. Hanya saja, Zulhesni menyebutkan pihaknya pesimis mediasi akan bisa tercapai, sebab setelah gugatan dilayangkan tidak ada tanda-tanda dari pihak tergugat berupaya menempuh jalur damai.

“Kita akan fight di pengadilan. Jika mediasi oleh hakim mediasi tidak tercapai maka akan lanjut kepada sidang. Kita sudah siap,” katanya.

Zulhesni menjelaskan dalam kasus ini dirinya tidak hanya berdua saja dengan Rahmat Efendi untuk membantu kliennya. Masih ada tiga pengacara lainnya yang masuk dalam tim kuasa hukum S. Budi Syukur yaitu Syaiful, SH, M.Hum, Fitriyeni, SH dan Zulkifli, SH.

“Inti gugatan kita adalah menggugat SK Kadin Indonesia yang menetapkan Ramal Saleh sebagai Ketua Umum Kadin Sumbar. Tergugatnya ada tujuh yaitu Kadin Indonesia, Ketua Kadin Sumbar terpilih Ramal Saleh, dewan pertimbangan carataker, dewan pengurus Kadin carataker, panitia penyelenggara, panitia pengarah dan panitia penyelenggara Musprov Kadin Sumbar,” jelas Zulhesni.

Karena proses hukum sedang berlangsung, pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kadin Indonesia dan Gubernur Sumbar untuk tidak melakukan pelantikan atau tindakan apapun atas kepengurusan Kadin Sumbar.

“Kita sudah layangkan surat ke Kadin Indonesia dan Gubernur Sumbar untuk tidak melakukan pelantikan atau tindakan apapun atas kepengurusan Kadin Sumbar terpilih karena masih bersengketa di PN Padang,” katanya.

Sebelumnya Calon Ketua umum Kadin Sumbar Budi Syukur menyebutkan, setelah Musprov dirinya sudah berusaha mengajukan keberatan ke Kadin Indonesia dengan membawa sejumlah bukti cacatnya Musprov Kadin Sumbar, diantaranya persoalan keterlambatan Ramal Saleh mendaftarkan diri ikut pemilihan ketua umum serta persyaratan Ramal Saleh yang tidak memenuhi syarat.

“Ramal Saleh mendaftar saat pendaftaran sudah ditutup. Kami ada buktinya dan ini akan kami buka di pengadilan. Kemudian Musprov memaksakan menggunakan Peraturan Organisasi untuk daerah kondisi tertentu sehingga Ramal Saleh bisa ikut pemilihan. Padahal, Sumbar tidak dalam kondisi tertentu,” kata Budi Syukur.

Budi mengatakan adanya indikasi Kadin Indonesia mengacaukan kondisi Sumbar yaitu dengan memaksakannya diberlakukannya PO untuk daerah tertentu. Padahal, di Sumbar yang memiliki KTA 3 Tahun lebih itu banyak.

“Yang memiliki KTA 3 Tahun di Sumbar banyak, jadi tidak ada alasan menggunakan PO untuk daerah tertentu dalam Musprov tersebut. Tapi entah kenapa tetap dipaksakan. Bagi saya, kalau kalah dengan cara fair tidak masalah. Tapi ini tidak, makanya sebagai orang Kadin saya akan menegakkan kebenaran. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi Kadin Indonesia supaya benar-benar mematuhi peraturan yang telah ada,” jelasnya.(*)