Headline

Ahli Waris Ma’boet Ambil Kembali Tanah Kaumnya

Padang- Persoalan tanah kaum ma’boet mulai terkuak kebenaranya. Selama ini, lehar yang mengaku Mamak Kepala Waris ( MKW) teryata telah melakukan pembohongan publik dan sudah di proses secara hukum.

Data sebenarnya, MKW kaum ma’boet, Guswandi sesuai fakta san data. Ahli waris dan MKW kini muncul dengan membawa putusan atau vonis Landrad Padang No.90/1931 asli yang tidak dimiliki lehar.

Lehar Kapasitasnya selama ¬†ini susuai fakta yuridis hanya menerima kuasa dari kaum ma’boet untuk mengurus tanah ulayat tersebut dan bukan MKW. Namun Lehar bertindak melebihi dari wewenang yang di berikan sehingga sudah melanggar hukum. MKW Kaum Ma’boet yang sebenarnya adalah Guswandi yang di beri kuasa oleh kaum bedasarkan ranji kaum Buntie suku melayu Lubuk Begalung pada 20 Aguatus 2014.

Kuasa hukum, Donny Indra Kepada Wartawan mengatakan, dibukanya kebenaran ini untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat karena Lehar mengklaim dirinya sebagai MKW.

Surat kuasa tanggal 30 November 1994 yang telah di berikan MKW kaum Ma’boet, ¬†Syafran Rajo Batuah ke Lehar hanya untuk Pengurusan dan penyelesaian pengukuran ulang tanah kaum Ma’boet, namun surat kuasa itupun telah di cabut 9 april 1997 lalu. Tetapi di lapangan, Lehar tetap bertindak mengatasnamakan ahli waris Ma’boet serta mengaku-ngaku MKW Ma’boet.

“Kami kaum Ma’boet muncul saat ini untuk melauruskan persoalan tanah kaum Ma’boet yang MKW-nya Guswandi lalu, Lehar bukan MKW dan hanya perpanjangan tangan dari jinun penerima kuasa untuk menjaga tanah kaum Ma’boet yang kuasanya sudah di cabut saat ini,” ujar Donny Indra.

Pada 15 Desember 1982 diletakkan sita tahan terhadap objek perkara No.90/1931. Ahli waris kaum Ma’boet yang sah adalah Syafran Rajo Bertuah. Setelah Syafran meninggal dunia, kini MKW nya adalah Guswandi.

“Sesuai dengan surat KAN Koto Tangah 28 Maret 1974 menyatakan ketegasan sikap tidak mengetahui adanya tanah ex verponding No.1794 di daerah Dadok Tunggul Hitam dan sekitarnya. Lalu, KAN Nagari Koto Tangah pun mengundurkan diri dari tugas yang dimaksud SK Walikota Padang No.188.45.1.36/SK-SEK/84 tanggal 21 Maret 1984 sebagai anggota tim penertiban Tanah Dadok Tunggal Hitam, Koto Tangah serta mencabut kembali tanda tangan pengurus KAN pada surat pernyataan 25 Maret 1984. Itu menunjukkan KAN Koto Tangah mengakui keberadaan tanah kaum Maboet itu,” katanya.

Donny menambahkan, hak kaum Ma’boet tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Persoalan tanah verponding 1795 yang diklaim pemerintah Sumatera Tengah ketika itu berada di Siteba, Nanggalo bukan di Dadok Tunggul Hitam.

Ditambahkannya, tak ada lagi yang namanya Lehar saat ini dalam persoalan tanah kaum Ma’boet. Yang ada saat ini, Guswandi selaku MKW. Segala tindak tanduk Lehar yang mengatasnamakan MKW kaum Ma’boet tidak benar dan konsekuensi hukumnya ditanggung atas namanya sendiri.(DN)