Pilkada

Akibat Bawaslu Belum Satu Pemahaman UU Pilkada, Simpatisan Paslon Nomor 2 Protes

Aksi Protes Simpatisan Penertiban APK Erman Safar-Marfendi

Bukittinggi – Aksi penertiban sebanyak 8 buah alat peraga kampanye (APK) jenis iklan ukuran besar (Billboard) pasangan calon kepala daerah nomor urut 2 (Erman Safar-Marfendi) yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP kota Bukittinggi menimbulkan kekecewaan dari tim sukses dan simpatisan. Aksi pencopotan billboard yang telah terpasang disejumlah titik kota Bukittinggi tersebut dianggap tebang pilih.

Kekecewaan muncul bahkan timbul rasa emosi dari tim sukses dan simpatisan, terjadi saat ratusan simpatisan mendatangi kantor Bawaslu Bukittinggi, pada Rabu kemarin, (04/11). Dalam situasi itu, terjadi aksi protes dan saling adu argumentasi antara tim sukses dengan para Komisioner Bawaslu tentang dasar hukum pencopotan billboard di kantor Bawaslu Bukittinggi,

Selama aksi protes tersebut, mendapat pengawalan dari pihak aparat Kepolisian Resor Bukittinggi dan Kodim 0304/Agam. Aksi protes tim sukses dan simpatisan paslon kepala daerah nomor 2 itu sempat alot, namun akhirnya bisa selesai dengan damai. Sekitar pukul 9 malam, baru muncul kesepakatan antar dua belah pihak serta penjelasan tentang penertiban billboard paslon nomor 2 di depan kantor Bawaslu Bukittinggi.

Berikut penggalan pernyataan Eri Vatria, Kordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Bukittinggi yang di dampingi oleh 2 orang Komisioner lainnya, “Terkait penertiban APK, Bawaslu sudah melakukan kajian terhadap APK yang dianggap melanggar. Dari penertiban yang dilakukan, ada perbedaan pemahaman antara Bawaslu dan KPU dengan pasangan calon terkait aturan tentang pemasangan APK. Oleh sebab itu, perbedaan pemahaman ini telah kita dudukkan bersama dan akan diselesaikan bersama paslon dan KPU Bukittinggi untuk persamaan persepsi kedepannya.”

Penyampaian pernyataan sikap Bawaslu didepan massa aksi

Usai menyampaikan pernyataannya, Eri Vatria dibalas dengan suara teriakkan kecewa dari ratusan simpatisan karena Bawaslu dianggap mengalihkan masalah dan juga dianggap tidak mau menyampaikan permintaan maaf kepada paslon nomor 2 atas kesalahan yang telah dilakukan.

Selang beberapa menit kemudian, juru bicara paslon nomor 2, Maryuli Apindo memberikan tanggapan, “Pertama, kita memastikan APK yang dicopot akan dipasang kembali. Kedua, Bawaslu mengakui bahwa tindakannya belum memiliki persamaan persepsi yang sama antara Bawaslu, KPU dan paslon tentang masalah penertiban APK. Sehingga kedepannya kita berharap jangan sampai Bawaslu Bukittinggi melakukan tindakan melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang pilkada yang ada.”

Akhir masing-masing pihak penyampaian pernyataan sikap di depan kantor Bawaslu Bukittinggi, seluruh massa aksi simpatisan dan tim sukses paslon nomor 2, bersamaan membubarkan diri secara tertib dan damai. (rir)