Jumat, Maret 5, 2021
detaksumbar.com
Advertisement Banner
  • Home
  • Headline
  • Peristiwa
  • Parlemen
  • Ekonomi
  • Pilkada
  • Arena
  • Pariwisata
  • Sekilas Info
  • Lainnya
    • Video
    • Lensa
    • Ekspresi
    • Otomotif
    • Opini
No Result
View All Result
detaksumbar.com
No Result
View All Result
Home Headline

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas: Spin Off Jilid Dua Bisa Terjadi

by Cimiri
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:55
Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas: Spin Off Jilid Dua Bisa Terjadi
Share on FacebookShare on Twitter

DetakSumbar.com- Persoalan kebijakan Semen Indonesia soal PT Semen Padang makin meruncing. Apalagi kemaren (2/2), Serikat Pekerja Semen Padang mengeluarkan lima pernyataan sikap. Intinya mereka menuntut PT Semen Indonesia (PT SI) tidak terlalu mencampuri manajemen PT SP.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat HM Nurnas mengingatkan agar persoalan ini harus segera diselesaikan. Persoalan PT SP ini tidak hanya soal holding Semen Indonesia. Karena Semen Padang memiliki ikatan historis sangat kuat dengan masyarakat Sumatera Barat.

“Tuntutan SPSP ini saya dukung, jika tidak segera direspon bisa saja Spin Off jilid dua terjadi,” ungkap Nurnas

Nurnas menjelaskan bahwa PT SP ini tidak bisa disamakan dengan perusahaan lain. Lahan produksi Pabrik semen tertua ini adalah tanah ulayat masyarakat Lubuk Kilangan yang sifatnya tidak dimiliki oleh perusahaan. Berbeda dengan pabrik semen lain, dimana perusahaan membeli lahan tambang.

“Semasa krisis moneter, Sumbar melalui APBD pernah membiayai produksi PT SP, ini tidak bisa dilupakan begitu saja oleh pemerintah pusat. Masyarakat merasa sangat memiliki pabrik ini,” Lanjut Ketua Komisi IV DPRD Sumbar ini.

“Persoalan ini harus diperjuangkan bersama, jika perlu Pemprov harus menemui presiden menjelaskan masalah ini, saya berharap gubernur tidak diam saja,” sambungnya.

Kecurigaan karyawan dan masyarakat muncul karena hingga kini PT SI belum menunjuk komisaris dan Dirut yang saat ini masih kosong. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan sikap PT SI terhadap manajemen PT SP.

Jika intervensi ini terjadi dikhawatirkan PT SP akan menjadi unit produksi dari PT SI. Konsekwensinya tidak ada manajemen sendiri, dan kemungkinan terjadi PHK besar besaran. Belum lagi hak masyarakat terhadap tanah ulayat yang akan tidak jelas.

(DN)

Related Posts

DKPP RI Akan Gelar Sidang di Kantor KPU Bukittinggi

DKPP RI Akan Gelar Sidang di Kantor KPU Bukittinggi

Kamis, 4 Maret 2021 | 20:00

...

Terbukti Tanah Pusaka Tinggi milik kaumnya Hakim Bebaskan Farida Warga Malalo dari Dakwaan Penyerobotan

Terbukti Tanah Pusaka Tinggi milik kaumnya Hakim Bebaskan Farida Warga Malalo dari Dakwaan Penyerobotan

Rabu, 3 Maret 2021 | 10:18

...

Wako Bukittinggi: Izin Operasional RSUD Bukittinggi Saat Ini Sedang Diupayakan

Wako Bukittinggi: Izin Operasional RSUD Bukittinggi Saat Ini Sedang Diupayakan

Selasa, 2 Maret 2021 | 17:02

...

Syafrizal Bakhtiar, Ketua Umum PSTI Terpilih Menjabat Wakil Presiden Sepak Takraw Asia

Syafrizal Bakhtiar, Ketua Umum PSTI Terpilih Menjabat Wakil Presiden Sepak Takraw Asia

Selasa, 2 Maret 2021 | 11:00

...

Discussion about this post

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Headline
  • Peristiwa
  • Parlemen
  • Ekonomi
  • Pilkada
  • Arena
  • Pariwisata
  • Sekilas Info
  • Lainnya
    • Video
    • Lensa
    • Ekspresi
    • Otomotif
    • Opini

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In