Cimiri

Cimiri
2276 posts

Ketua DPD RI Sebut Satgas Pamtas RI-Malaysia Harus Bersinergi Jaga Perbatasan

SURABAYA-Demi meningkatkan keamanan dalam negeri, Indonesia dituntut untuk selalu menjaga daerah perbatasan. Untuk itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Satgas Pengaman Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia untuk bersinergi demi meningkatkan keamanan.

Sinergitas ini juga yang dilakukan Satgas Pamtas RI-Malaysia dari Yonif 642/Kapuas bersama Polisi dan CIQ (Custom, Immigration, Quarantine) Entikong dan Jagoi Babang.

Menurut LaNyalla, pengawasan di perbatasan negara harus diperketat.

“Daerah perbatasan memang daerah yang rentan. Dan upaya kerjasama kedua negara RI-Malaysia untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga stabilitas di wilayah perbatasan harus terus di tingkatkan,” katanya, Sabtu (23/1/2021).

LaNyalla menambahkan daerah perbatasan adalah bagian dari kedaulatan yang harus dijaga.

“Jika kita lengah, pihak-pihak tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkannya. Dari daerah perbatasan ini kita harus menghalau segala ancaman yang datang dari luar,” katanya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan ada sejumlah lokasi yang harus mendapat perhatian.

“Di wilayah perbatasan, yang harus diawasi adalah jalur-jalur tikus atau jalur pelolosan. Karena jalur-jalur ini biasa dilalui oleh pelintas batas. Mereka bahkan melalui daerah hutan. Oleh karena itu kita membutuhkan banyak pengawasan. Patroli pun harus rutin dilakukan,” katanya.

LaNyalla menilai wilayah perbatasan sangat rentan dengan berbagai permasalahan sosial.

“Yang sering terjadi adalah penyelundupan narkoba dan juga selundupan orang karena tidak memiliki paspor dan visa. Sehingga hal ini sangat perlu menjadi perhatian kedua belah negara,” katanya.

LaNyalla juga menyebut daerah perbatasan sebagai bagian dari wajah Indonesia.

“Perbatasan adalah bagian dari wajah Tanah Air. Orang yang pertama kali melintas daerah perbatasan akan mendapatkan kesan dari situ. Oleh karena itu, pembenahan infrastruktur, SDM, dan tingkat keamanan akan terus kita dorong untuk ditingkatkan. Kita harus berikan kesan Indonesia sebagai negara yang disiplin, aman, ramah, dan indah,” katanya.(***)

Ketua DPD RI: Sistem Kesehatan Indonesia Harus Diperbaiki

JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan di sistem kesehatan, dalam kontek ketahanan sektor kesehatan nasional.

Oleh sebab itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar sistem kesehatan segera diperbaiki agar bisa maksimal melayani masyarakat.

Menurut LaNyalla, wabah Covid-19 telah memporak porandakan berbagai aspek kehidupan.

“Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan,” tuturnya, Jumat (22/1/2021).

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, banyak pihak menyebut ketahanan nasional di sektor kesehatan mendesak untuk diperkuat. Selain ketahanan sektor pangan dan pendidikan.

“Bidang kesehatan mungkin yang paling minim. Hal ini dilihat dari kesiapan pelayanan serta fasilitas yang kurang memadai. Kita pun bisa merasakan lemahnya pelayanan kesehatan dari puskesmas dan RS yang kurang strategis, atau jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit,” tuturnya.

LaNyalla pun menilai sejumlah rumah sakit kerap gagap dalam menangani lonjakan pasien

“Kondisi Covid-19 memang di luar kenormalan. Tapi seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak siap. Apalagi, wabah ini sudah berlangsung setahun dengan jumlah yang terus meningkat. Seharusnya ada langkah antisipasi,” ujarnya.

“Harus diaku sistem kesehatan Indonesia masih lemah. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang. Ini menjadi tugas bersama bagi para pemangku kebijakan dan harus segera diatasi,” katanya .

LaNyalla mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan kesehatan nasional melalui reformasi sistem kesehatan.

“Kita harus bangun birokrasi kesehatan yang inovatif, tidak boleh lagi ada simpang siur informasi pelayanan kesehatan,” katanya.(*)

GOR Ditutup Satu Minggu, Ini Kata Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas

Padang,—GOR H Agus Salim Sabtu-Minggu sebelum ini menjadi sentral segala macam aktifitas masyarakat di Kota Padang.

Tapi mulai Sabtu-Minggu 23-24 Januari dari pukul 05.00-10.00 WIB GOR tertutup dari aktifitas warga.

“Penutupan GOR Agus Salim yang ada di Kota Padang ini berhubung lokasi tersebut sering dipergunakan masyarakat untuk aktifitas berolahraga, hal ini sebagai bentuk antisipasi kerumunan orang,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu.

Tutup GOR untuk tujuan menekan dan memutus mata rantai virus korona mendapat respon dari Sekreatris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas, Jum’at 22/1.

“Tutup GOR H Agus Salim sementara waktu itu cukup positif dan pasti berdampak menekan penyebaran covod-19. Karena kerumunan orang menjadi makan empuk penyebaran virus corona, terutama dunsanak kita yang membawa virus dengan status OTG (orang tanpa gejala).

Pihak Polda dan jajaran Satgas Penanganan Covid-19 mengambil keputusannnya tentu didasari statistik angka pasien terinfeksi covid-19.

“Saya berharap kebijakan tutup GOR H Agus Salim sementara waktu yakni Sabtu-Minggu besok, masyarakat seharusnya mendukung,” ujar politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini.

Tidak ada pelarangan olahraga karena olahraga bisa memicu kebugaran tubuh dan memperkuat imun tubuh.

“Yang dilarang berolahraga dan beraktifitas di kerumunan orang. Kalau berolah raga pagi, bisa dilakukan satu orang atau berdua dengan suami atau istri, seperti peregangan badan, lari atau jalan santai di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing,” ujar HM Nurnas.

HM Nurnas memastikan sangat mendukung tutup aktifitas GOR pada hari dan jam ditentukan itu oleh Polda Sumbar.

“Kepada masyarakat mulai dari keluarga, mari kita tingkatkan disiplin dan patuh selalu pada Protokol Covid-19 dan salalu istiqomah dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Semoga covid-19 ini segera berlalu dari bumi yang kita cintai ini,”ujar HM Nurnas.

HM Nurnas juga minta Pemprov Sumbar tidak kendor dalam sosiliasi dan lakukan secara berkala razia warganya akan bahaya covid-19.

“Berita kemarin saja 78 orang terpapar covid-19 warga Tanah Datar. Satpol PP harus semakin inten ingatkan masyarakat,” ujar Nurnas. (***)

Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar Salurkan Bantuan

Detaksumbar- Peduli terhadap bencana alam seperti gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan beberapa hari lalu, Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Bantuan tersebut diserahkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, MH dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Yesika Toni, pada Rabu (20/1) di Mapolda Sumbar.

“Polda Sumbar dan Bhayangkari Sumbar membantu bencana yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan,” ucap Irjen Pol Toni Harmanto usai menyerahkan bantuan.

Bantuan yang telah terkumpul ini, nantinya akan dikirim hari ini. Dimana kata Kapolda, pihaknya telah berkoordinasi dengan Lantamal setempat untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan yang diberikan perlengkapan dapur, popok bayi dan sembilan bahan makanan pokok,” ujarnya didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumbar.(*)

DPR Setujui Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Detaksumbar- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis.

Hal tersebut sebagaimana dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didamping oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Awalnya pengesahan diawali dari laporan Komisi III terkait hasil fit and proper test Listyo Sigit. Dimana dibacakan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Setelah itu Sahroni pun memabacakan pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri dan persetujuan pengangkatan Komjen Listyo sebagai Kapolri.

Setelah itu, Ketua DPR Puan Maharani pun menanyakan kepada anggota dewan yang hadir apakah Listyo Sigit dapat disetujui hasil fit and propernya. Kemudian ditetapkan sebagai pengganti Idham Azis.

“Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?” kata Puan, Kamis (21/1/2021)

“Setuju,” jawab anggota DPR.

Dengan begitu, pengesahan Listyo sebagai Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis sudah disetujui oleh DPR. Saat ini hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.(*)

Di Kepungan Bencana pada Musim hujan ini Masyarakat Indonesia diharapkan lebih Waspada

Jakarta – Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah kepungan bencana yang melanda Indonesia selama puncak musim hujan awal tahun ini, serta potensi-potensi bencana lain dimasa Pandemik COVID19 saat ini. Disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Prof. Dr. Sylviana murni Kantor DPD RI Prov. DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 20/1/2021.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI ini mengingatkan bahwa kemungkinan masih dapat terjadi selama puncak musim hujan, oleh karena itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi sangat berperan dalam menyebarkan informasi tentang potensi bencana dan cuaca saat ini.

BMKG diharapka dapat memaksimalkan berbagai kanal informasi, baik kanal media sosial, saluran televisi nasional dan lokal, serta siaran radio. Jelas Prof. Sylvi biar diketahui masyarakat secara lebih luas.

Karena ternyata BNPB telah mencatat 154 bencana alam di Indonesia selain kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia ini, juga sedang menghadapi penyebaran yang semakin meluas terkait pandemi COVID-19.

“Seharusnya kita belajar dari Jepang, yang menjadi negara untuk saat ini siap menghadapi bencana,” kata Sylviana

Ketua DPD RI Apresiasi Ekspor Perdana Gurita Kabupaten Banggai ke Meksiko

 

JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang memulai ekspor gurita perdana ke Meksiko. LaNyalla berharap ekspor gurita ini menjadi trigger bagi pengusaha di sektor lainnya untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas ekspor.

“Ini angin segar bagi sektor perikanan dan diharapkan Banggai terus meningkatkan ekspor untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Dengan ekspor gurita Kabupaten Banggai ke Meksiko, LaNyalla juga menyatakan kebanggaannya lantaran produk perikanan Indonesia telah menjangkau 157 negara di dunia dengan berbagai jenis produk.

Kendati begitu, LaNyalla tetap mengingatkan agar produksi tetap memperhatikan ekosistem laut dan tetap memperhatikan sumber daya alam, sehingga alam tetap menyediakan kebutuhan yang diperlukan.

“Produksi dan kelestarian, dua hal yang mesti berjalan beriringan. Artinya, proses produksi tetap harus memperhatikan kelestarian sumber daya laut agar tetap dapat memasok apa yang kita butuhkan,” tutur LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah melepas ekspor langsung 1 kontainer gurita (Octopus Sp) ke Meksiko.

Pandemi covid-19 tak menghalangi permintaan komoditas kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk di pasar ekspor.

Pelepasan tersebut berlangsung Senin (18/1/2021) dan dikemas dengan tema “Menembus Batas Tatanan Normal Baru dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Volume gurita yang diekspor sebanyak 20.500 kilogram senilai Rp1,1 miliar.(***)

Sidang SIP tentang Dokumen Keterangan Kematian, Berlangsung Alot

Padang,—Sidang lanjutan sengketa informasi pubkik (SIP) tentang semua dokumen dan informasi terbitnya surat keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kematian dengan agenda pembuktian berlangsung alot di ruang sidang Komisi Informasi {KI) Sumbar, Rabu 20/1.

Dua surat keterangan diterbitkan Kelurahan Korong Gadang Kuranji Kota Padang. Lurah Korong Gadang Zufadli di depan sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KI Nofal Wiska dengan anggota majelis, Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi yang dicatat panitera pengganti Kiki Eko Syahputra mengatakan surat keterangan adalah putusan pejjabat tata usaha negara.

“Dasar terbitnya surat keterangan itu ada persyaratannya, terpenuhi maka kita terbitkan surat keterangan, soal pengecekan kebenaran terkait persyaratan tidak kewenangan kelurahan. Dan terkait penolakan pemberiann informasi diminta pemohon, karena dasar yang diajukan dokumennya bukan produk kekurahan, pembatalannya adalah lewat ranah pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Zulfadli selaku termohon.

Sementara pemohon lewat kuasanya Daniel St Makmur menegaskan putusan itu ada dasarnya.

“Harus ada prosedur pengurusan dan mengapa, kami minta syarat dilampirkan itu salinannya, toh yanh minta bukan orang lain juga tapi anak kandung dari almarhum,” ujar Danil.

Majelis Komisioner secara bergantian menggali sengketa aquo mulai soal informasi dikatakan dikecualikan sampai kepada memperlihatkan ke majelis persyatakan keluarnya dua surat keterangan.

“Sebelumnya, mediasi para pihak, dilakukan Mediator Tanti Endang Lestari menyepakati dua hal sudah diberikan ke pemohon, sidang fokus ke permohonan data dan informasi tentang syarat-syarat terbitnya surat keterangan kematian dan ahli waris,” ujar Ketua Manjelis Komisioner KI Sumbar Nofal Wiska.

Sidang akhirnya diskor untuk dilanjutkan ke hari sidang berikut dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak.

“Sidang berikut agendanya kesimpulan maksimal minggu pertama Februari, kita bacakan keputusan terkait register 09/X/KISB-PS/2020,” ujar Nofal mengetok palu tanda sidang diskor. (rilis: ppud-kisb)

Indonesia Berduka, Ketua DPD RI Minta Masyarakat Lebih Waspada

JAKARTA – Maraknya bencana alam yang menimpa Indonesia belakangan ini membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan. LaNyalla pun menyebut Indonesia sedang berduka.

“Negara kita sedang berduka. Saat ini Indonesia dikepung dengan sejumlah bencana. Berbagai media pun menginformasikan berita duka mengenai bencana di berbagai wilayah. Ada juga daerah yang terancam bencana,” tuturnya, Rabu (20/1/2021).

Dalam kondisi ini, LaNyalla menilai peran BMKG menjadi sangat penting. Khususnya kecepatan untuk menyebar informasi mengenai potensi bencana dan cuaca buruk.

“BMKG harus terus meng-update informasi dan segera menyebarkan informasi tersebut ke seluruh masyarakat. Kita ingin seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam,” tuturnya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga meminta BMKG dapat memaksimalkan berbagai kanal informasi, baik semua kanal media sosial, saluran televisi nasional dan lokal, serta siaran radio-radio. LaNyalla meminta semua informasi dapat diakses oleh khalayak.

“Sedangkan untuk pemerintah daerah dan para senator di seluruh Indonesia, harus bahu membahu membantu mengawasi dan melakukan update informasi melalui berbagai macam portal informasi seperti media online lokal, saluran radio lokal serta portal KIP daerah, agar informasi menyebar dengan cepat. Dalam situasi ini, kita semua harus tanggap dan meningkatkan kepedulian,” harapnya.

LaNyalla mengakui kondisi yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini tidak mudah. Sebab, selain deretan bencana yang datang secara beruntun, masyarakat pun masih dihadapkan pada wabah Covid-19.

“Kita harus segera evaluasi dan mitigasi untuk meminimalisir korban. Kita juga harus belajar dari Jepang, yang menjadi negara yang paling siap menghadapi bencana,” katanya. (*)

BAP DPD RI Fasilitasi Aduan Konflik Tanah Surat Ijo Surabaya

Jakarta – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mencari solusi terhadap konflik masalah pertanahan penghuni Tanah Surat Ijo dengan Pemerintah Kota Surabaya. Audiensi dengan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS), digelar secara virtual dan fisik terbatas, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/1).

BAP DPD RI mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 121 Tata Tertib DPD RI, salah satunya adalah menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan daerah, meliputi permasalahan korupsi, maladministrasi serta pelayanan publik.

“Berdasarkan surat yang masuk yang kami terima melalui Sekretariat BAP DPD RI yaitu dari Saudara Endung Sutrisno dengan Nomor: 005/P2TSIS/KEL/I/2020 tanggal 7 Februari 2020, perihal permohonan Audiensi, untuk difasilitasi dalam penyelesaian perjuangan rakyat penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya dalam mengembalikan hak atas tanah sesuai UUPA yang saat ini masih dibelenggu oleh Pemerintah Kota Surabaya,” ungkap dr. Asyera Respati A. Wundalero Wakil Ketua BAP DPD RI membuka rapat.

Mewakili pihak pengadu dari P2TSIS M Farid mengungkapkan berbagai upaya warga masyarakat sudah dilakukan selama puluhan tahun, meskipun sudah mendapat respon dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta rekomendasi dari Kanwil BPN Jawa Timur, akan tetapi masih belum selesai dan belum jelas.

“Harapan masyarakat penghuni Tanah Ijo Surabaya, DPD RI dapat ikut mendorong penyelesaian permasalahan ini, agar dilakukan restrukturisasi dan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Menjadikan sebagai TORA sesuai Perpres No 86 tahun 2018. Memperolah hak atas tanah khususnya SHM. Mencabut HPL atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Mencabut Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Tanah beserta retribusinya,” ucap Farid.

Pada kesempatan yang sama Ketua P2TSIS Endung Sutrisno menjelaskan, bahwa terdapat dugaan maladminstrasi berkenaan dengan penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh BPN Tahun 1997 untuk Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan di atas tanah tersebut secara fisik dihuni/didiami oleh rakyat lebih dari 20 tahun. Selain itu, masyarakat diharuskan membayar sewa kepada pemerintah kota, juga rakyat yang melakukan usaha kecil dan menengah dibebani juga retribusi persetujuan HGB di atas Hak Pengelolaan, partisipasi pembangunan kepada anggota P2TSIS yang berusaha di bidang Lembaga Sertifikasi Profesi.

“Pokok masalah masyarakat dari hak atas tanah dan keberatan atas retribusi ijin sewa atas tanah, sebelum 1997 masyarakat Surabaya yang mendiami tanah sudah sekian lama, tapi kemudian diklaim oleh Pemkot Surabaya melalui HPL dan disetujui dengan syarat tanah yang diduduki harus diselesaikan dan hak atas tanah harus diberi HGB, kemudian bila dilimpahkan ketiga harus ada ijin menteri ATR/BPN, apabila 3 hal ini tidak dilaksanakan otomatis HPL oleh Pemkot Surabaya harusnya cacat hukum dan batal demi hukum, tapi kami tidak pernah diajak dialog,” jelasnya.

Sebagai informasi, Masyarakat penghuni Surat Ijo di Surabaya secara faktual telah bertempat tinggal selama rata-rata lebih dari 20 tahun, hingga saat ini tidak dapat mengurus dan memperoleh hak atas tanah karena BPN telah menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di atas tanah tersebut sesuai SK No.53/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997. Sebelumnya tanggal 31 Januari 1997 ditetapkan dengan Perda No 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang baru diundangkan tanggal 25 April 1997 setelah SK HPL. Masalah tanah yang dikenal dengan Surat Ijo Surabaya merupakan masalah hak atas tanah seluruh penghuni di wilayah Kota Surabaya yang berjumlah ratusan ribu yang mendiami sekitar 46.811 persil seluas 8.319.082 m2. Tanah tersebut sudah tercatat sebagai aset pemerintah kota Surabaya. Surat Ijo Surabaya merupakan ijin pemakaian tanah berwarna hijau dari pemerintah kota Surabaya.

“BAP DPD RI berkomitmen menyelesaikan permasalahan melalui mediasi dengan mengundang pihak terkait dalam upaya penyelesaian HPL oleh Pemerintah Kota Surabaya yang telah dihuni masyarakat kota Surabaya yang memiliki izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo sesuai peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan,” pungkas Asyera menutup rapat. (mas)

1 2 228
Page 1 of 228