Pilkada

Bawaslu Bukittinggi Akui, Masih Ada APK Yang Tidak Sesuai Aturan Belum Dicopot

Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi

Bukittinggi – Bawaslu Kota Bukittinggi mengakui, ada beberapa alat peraga kampanye (APK) yang masih belum dicopot bukan sengaja namun bisa jadi karena luput dari pantauan petugas. Hal ini tentu disebabkan karena berbagai faktor dilapangan. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, disela-sela kesibukannya di Kantor Bawaslu, pada hari Selasa siang, (20/10).

Adanya pantauan dari masyarakat serta dari media massa terkait masih ada beberapa APK yang masih terpajang justru menjadi evaluasi kinerja Bawaslu serta Panwascam Kota Bukittinggi.

Tambah Ruzi, hari ini juga, Bawaslu bersama Panwascam Bukittinggi sudah melakukan rapat evaluasi terkait hasil penertiban APK di beberapa titik di kota Bukittinggi. Selain itu, dalam masa kampanye ini, tentu pasangan calon (paslon) kepala daerah boleh juga memasang APK yang sudah sesuai dengan aturan.

Bawaslu Bukittinggi, Rapat Evaluasi Penertiban APK Bersama Panwascam

Terkait dengan penertiban APK yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), diantaranya adalah APK yang bentuk atau design tidak sesuai, ukuran diluar batas ketentuan, jumlah melebihi batas ketentuan, lokasi pemasangan yang tidak tepat.

Lanjut Rizi, kita juga sudah memiliki data, terkait APK yang masih terpajang yang dianggap melanggar dan APK mana saja yang tidak melanggar, termasuk data yang kami terima dari masyarakat dan rekan media.

Nanti hasil rapat tersebut akan kita teruskan ke pihak KPU agar bisa disampaikan kepada paslon untuk ditertibkan sendiri terhadap APK yang dianggap melanggar. Sambil berjalan kita juga akan kembali berkordinasi dengan pihak Satpol-PP untuk menentukan jadwal penertiban berikutnya.

“Bawaslu Bukittinggi berterima kasih atas kepedulian masyarakat termasuk media massa yang peduli terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan adanya himbauan ataupun laporan yang diduga melanggar aturan pemilu,” ujarnya. (rir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.