Pilkada

Bawaslu Bukittinggi: Awasi Pelanggaran di Masa Tenang dan Saat Pencoblosan

Bukittinggi – Menjelang akhir masa kampanye pada tanggal 5 Desember dan masuk masa tenang tanggal 6-8 Desember serta saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Bukittinggi himbau masyarakat agar berpartisipasi dan selalu waspada kegiatan yang mengarah tindak pidana pemilu yang kemungkinkan dilakukan oleh tim dan pasangan calon kepala daerah kota Bukittinggi bahkan oleh penyelenggara pemilu.

Sehingga dengan semakin besar partisipasi masyarakat, proses pelaksanaan pesta demokrasi
dapat tercipta secara jujur, adil dan bermartabat. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi saat membuka acara, Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020, di salah satu hotel ternama di Bukittinggi, Kamis, (03/12).

Hadir dalam acara tersebut diantaranya, seluruh jajaran Kordinator Bawaslu, Ketua KIPP Sumbar Samaratul Fuad, Pengamat Politik Khairul Anwar, seluruh tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bukittinggi dan para insan jurnalis.

Lanjut Ruzi, berdasarkan pengalaman, kecenderungan pelanggaran dimasa tenang dan saat pencoblosan justru sering terjadi. Situasinya sudah berbeda, tidak ada kampanye, penyebaran bahan kampaye tetapi uang beredar dengan modus operandi yang berbeda-beda. Kemungkinan, cukup besar peluang pelanggaran yang mengarah tindak pidana pemilu seperti politik uang dimasa tenang dan saat pencoblosan.

Ruzi Haryadi, Ketua Bawaslu Bukittinggi

Tambah Ruzi, bentuk pelanggaran atau kecurangan itu bisa muncul dari mana saja, bisa dari tim sukses paslon, masyarakat bahkan dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Apalagi saat pencoblosan kertas suara, contoh pelanggaran yang muncul dari tim sukses dengan cara bagi-bagi uang agar salah satu pasangan calon menang.

Lalu contoh kecurangan dari masyarakat dengan cara memilih lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara (TPS). Contoh yang pernah terjadi, setelah oknum masyarakat memilih di TPS A kemudian mencoblos di TPS B atau TPS yang lain.

Contoh lain indikasi pelanggaran, masyarakat melakukan upaya menggagalkan proses pemungutan suara, mengintimidasi masyarakat lain agar memilih salah satu paslon.

Sementara indikasi kecurangan dari pihak penyelenggara yaitu merusak surat suara, memanipulasi hasil akhir pemungutan suara, artinya semuanya berpotensi melakukan pelanggaran.

“Mudah-mudahan tidak ada disini, namun ini sangat perlu diwaspadai. Untuk itu peran serta masyarakat termasuk dari tim sukses sangat dibutuhkan agar pemilihan pasangan calon Walikota-Wakil tahun ini benar-benar bersih dari politik uang. Makanya, kami berharap juga dari unsur media dan pihak keamanan, pokoknya seluruh elemen masyarakat sama-sama kita mengawasi proses pemilihan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bukittinggi,” kata Ruzi. (rir)