Pilkada

Bawaslu Bukittinggi: Sanksi Pidana Sama Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang Dari Paslon

Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi

Bukittinggi – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang.

 

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

 

“Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi,” katanya sebelum melaksanakan patroli anti politik uang diseputar kota Bukittinggi, Minggu malam, (06/12).

 

Patroli anti politik uang, Minggu malam diseputar kota Bukittinggi

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa dalam Pasal 187A ayat 1 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 milliar rupiah.

 

Kemudian diatur juga didalam ayat 2, bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana yang diatur pada ayat 1. Artinya pemberi dan penerima sama-sama kena sanksi pidana yang sama.

 

Oleh karena itu sangat dihimbau kepada masyarakat agar tidak menerima atau tolak politik uang atau dalam materi lain dari tim atau pasangan calon. Jika masyarakat terbukti menerima uang atau dalam materi lainnya maka sanksi pidananya sama, tutup Ruzi. (rir)