Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang turunkan sebanyak 6.074 alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu yang tidak sesuai aturan, dan zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU.
“Kami sudah lakukan penertiban beberapa waktu lalu, mulai dari tanggal 31 Oktober sampai 5 November bersama dengan pihak terkait. Penertipan dilakukan secara serentak, dengan 11 kecamatan yang ada di Padang,” ungkap Anggota Bawaslu Padang Firdaus Yusri, Selasa (13/11).
Penertipan yang dilakukan bersama KPU Padang, Satpol-PP, Polresta Padang, Kesbangpol SK4, Dishub, DLH, Dina PU, Dandim 0312, dan jajaran Bawaslu tersebut menertibkan APK seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU dan perundang-undangan di wilayah Padang.
Untuk baliho yang berhasil diturunkan sebanyak 2.293, spanduk sebanyak 3.292, umbul-umbul sebanyak 72, dan bahan kampanye sebanyak 417. “Saat ini kami masih melakukan pengawasan terhadap APK liar, dan kabarnya apk dari KPU juga sudah dibagikan pada peserta pemilu. Jadi, kami juga mengawasi itu, apakah dipasang sesuai zonasi yang ditetapkan atau tidak,” ujarnya.
Tidak hanya zonasi, tapi Bawaslu juga akan mengawasi jumlah dan ukuran APK yang dipasang oleh peserta pemilu dan difasilitasi oleh KPU. “Ukuran dan jumlahnya kan sudah ditentukan oleh KPU, termasuk dengan penambahannya. Jadi, kami sebagai pengawas harus jeli dan teliti juga soal itu,” ulasnya.
Ia juga mengatakan, usai melakukan penertipan APK beberapa waktu lalu, sejumlah caleg komplain dan mendatangi kantor Bawaslu Padang. Caleg tersebut mempertanyakan persoalan APKnya yang diturunkan oleh pengawas.
“Kami sudah menjelaskan sama caleg tersebut, sebelumnya kan juga sudah diberitahu pada peserta pemilu agar membuka sendiri APK. Setelah dijelaskan, akhirnya mereka mengerti,” pungkasnya.
