Detaksumbar.com- Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajak masyarakat untuk mengawal Pemilihan Umum Tahun 2019. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan pada Pemilu ini terjadi politik uang, kampanye hitam dan bentuk pelanggaran lainnya.
“Melihat dari pengalaman Pemilihan Umum sebelumnya berbagai pelanggaran terjadi saat itu, dan Pemilu tahun ini juga rawan dari pelanggaran itu. Maka sangat diperlukan peran serta tokoh masyarakat, ormas, tokoh pemuda, Bundo Kandung dan media” tegas Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita saat membuka Sosialisasi Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019, Sabtu 3 November 2018.
Bawaslu menghadirkan 40 orang peserta termasuk Panwascam se Kabupaten Pasaman dengan narasumber Komisioner Bawaslu Sumbar, Nurhaida Yeti. Kemudian Komisioner Bawaslu Pasaman, Kristin dan Mesrawati.
Menurut Rini, melalui kegiatan sosialisasi ini terciptanya sinergitas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2019. Sehingga perwakilan masyarakat yang hadir bisa menyampaikan kepada masyarakat banyak.
Peserta Pemilu 2019 terdiri dari Partai Politik, Calon Perseorangan dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian khusus Pasaman ada 14 partai yang menjadi peserta pemilu.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Sumbar, Nurhaida Yetti menjelaskan Bawaslu sangat perlu bersinerji dan bahu membahu bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu.
“Bersama rakyat kita mengawasi peserta pemilu. Dan masyarakat diharapkan sekali peran aktifnya dalam mengawasi pesta ini” sebutnya.
Dijelaskannya, pelanggaran pemilu yang akan diproses Bawaslu terdiri dari temuan dan laporan. Maksud dari temuan ini adalah langsung temuan dari Bawaslu yang akan diselidiki serta diinvestigasi untuk ditindaklanjuti.
“Kemudian pelaporan pelanggaran ini terbagi dua yakni, pelaporan dengan mencantumkan identitas pelapor dan pelaporan yang tidak menunjukkan identitasnya. Kalau pelapor yang tidak menunjukkan identitasnya maka dikategorikan temuan” jelasnya.
