Headline

Bawaslu Terima Kedatangan Fauzan Haviz Terkait KPU Bukittinggi Tetapkan Paslonkada

Bawaslu Terima Kedatangan Fauzan Haviz

Bukittinggi – Ruzi Haryadi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi menerima kedatangan Fauzan Haviz pada hari Jumat malam, (25/09), dalam rangka mengantarkan surat laporan permohonan sengketa tentang penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Bukittinggi pada tanggal 23 September lalu.

Adapun pasangan calon kepala daerah yang akan digugat oleh Fauzan Haviz adalah pasangan nomor urut 3, Irwandi-David yang telah diusung oleh tiga (3) koalisi partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem dan PKB Kota Bukittinggi. Menurut Ruzi, “Kedatangan Fauzan Haviz yang didampingi Kuasa Hukumnya ke Bawaslu dalam rangka mengantarkan surat laporan permohonan sengketa tentang penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Bukittinggi pada tanggal 23 September lalu,” ujarnya.

Surat pelaporan permohonan tersebut diberikan dalam bentuk berkas yang cukup lengkap, rangkap tiga dan beserta alat bukti. Atas pokok permohonan sengketa yang diajukan yakni antara penyelenggaraan pemilu (KPU) dengan peserta pemilu (pasangan Irwandi-David).

Dalam laporan tersebut, lanjut Ruzi, pihak pelapor meminta Bawaslu menindaklanjuti penetapan KPU Kota Bukittinggi yang telah menerima dan menetapkan pasangan calon kepala daerah Irwandi-David yang diusung oleh DPD PAN Kota Bukittinggi dibawah kepemimpinan Rahmi Brisma yang dianggap tidak sah kepengurusannya. Sementara berdasarkan lampiran alat bukti dari pelapor (Fauzan Haviz) menyatakan bahwa dirinya yang dianggap sah selaku Pimpinan DPD PAN Bukittinggi berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Partai PAN serta yang telah dikuatkan oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Untuk menindak lanjuti hal ini, tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pelapor terkait syarat formil dan syarat materilnya. Memang berdasarkan petunjuk dan teknis Bawaslu RI, syarat formil laporan permohonan sengketa boleh diajukan 3 hari kerja setelah dilakukan penetapan oleh KPU. Namun berhubung sudah melewati batas waktu/jam layanan penerimaan laporan (08.00-16.00) sehingga pelapor diminta untuk mengantarkan kembali pada hari Senin, 28 September mendatang.

Sementara itu Fauzan Haviz mengatakan, hal tersebut terkait dengan DPW PAN Sumatera Barat belum mengembalikan Hak-hak saya sebagai Ketua DPD PAN sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Partai sesuai dengan putusan Makamah Partai Amanat Nasional tanggal 5 Juli 2018 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019.

Hingga saya mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanggal 25 Oktober 2019. Namun DPW PAN Sumatera Barat masih tetap tidak menjalankan Putusan Makamah Partai PAN butir 4 meskipun mendapat teguran/aanmaning dari Pengadilan melalui Jurusita.

Tapi apa boleh buat, pihak KPU Kota Bukittinggi selalu bardalih masalah ini adalah masalah internal dalam Partai PAN.

“Ini membuktikan, tambah Fauzan, KPU Bukittinggi tidak memahami permasalahan tentang hukum. Hari Senin depan, kita akan kembali datang ke Bawaslu untuk mengantarkan berkas laporan permohonan sengketa ini untuk memenuhi syarat formil pelaporan,” tutup Fauzan. (rir)