Headline

Bawaslu Wajib Ungkap Kebenaran, Apakah ASN Pemko Bukittinggi Berpihak Atau Tidak

Foto Istimewa: Ketua KIPP Sumatera Barat, Samaratul Fuad

Padang – Menanggapi informasi yang berkembang tentang laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi terkait adanya dugaan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah melalui rekaman yang beredar,
Samaratul Fuad, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa sungguhpun pihak Bawaslu telah menyatakan tidak memenuhi syarat materil dan formil, secara hukum setidak-tidaknya laporan itu harus dijadikan sebagai informasi awal oleh pihak Bawaslu. Maka sudah menjadi kewenangan dan kewajiban Bawaslu untuk menelusuri kembali kebenarannya.

Nah, lanjut Fuad, saat dihubungi melalui saluran telepon, pada hari Rabu, (19/08), seharusnya yang jadi pertanyaan ke pihak Bawaslu, apakah pihak Bawaslu sudah menjadikan laporan masyarakat itu sebagai informasi awal untuk ditelusuri atau tidak? Jika tidak, tentu akan berimbas kepada kinerja dan profesionalisme Bawaslu. Jika sudah dijadikan sebagai informasi awal, lalu sudah sejauh mana tindak lanjut Bawaslu terhadap laporan tersebut?

Kalau terkait rekaman yang beredar, ada dugaan ASN Pemerintah Kota Bukittinggi terlibat atau berpihak ke salah satu pasangan calon kepala daerah, ada prosedur lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan membuat laporan tersebut ke Bawaslu dan atau kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Warga masyarakat umum juga punya peran atau hak untuk itu yakni, membuat laporan ke Bawaslu dan atau ke KASN meski baru mengetahui, mendengar atau membaca dari media massa hari ini. Sekalpun informasi yang beredar telah berkembang satu minggu sebelumnya karena prosedur hukum memenuhi hal itu, tidak ada masalah!

“Tidak harus si Pelapor awal yang mengetahui adanya isi rekaman tadi yang boleh buat laporan, kan masalahnya sudah beredar dimasyarakat termasuk di media massa,” tegas Fuad.

Yang jelas, Bawaslu harus menjelaskan kepada publik mengapa laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan materil lalu apa tindak lanjut Bawaslu terhadap laporan dugaan tersebut. Agar publik tidak menuding bahwa Bawaslu macam-macam, menurut saya itu saja, tutup Fuad.

Ahli Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat, Prof. Dr. Busyra Azheri

Sementara itu, hal yang sama ditegaskan oleh Prof. Dr. Busyra Azheri, Pakar Ahli Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, bahwa prinsipnya jelas dan telah diatur oleh undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Nah untuk tugas dan kewenangan Bawaslu itu ada peran aktif dan pasif dalam menyingkapi atau menindak lanjuti laporan dari masyarakat. Kalau kita kategorikan peran aktifnya, Bawaslu harus mengumpulkan data-data dan keterangan para saksi untuk mencari kebenaran atas laporan tadi.

Jika, ada laporan masuk ke Bawaslu terkait adanya rekaman percakapan ASN Pemko Bukittinggi yang telah beredar dimasyarakat, maka wajib Bawaslu melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran. Kalau isi rekaman tersebut faktual terjadi, lalu Bawaslu mengkaitkan dengan tidak terpenuhi syarat formil dan materil artinya Bawaslu telah mengabaikan tugas dan kewenangannya yang bersifat aktif.

Selain itu kata Prof. Busyra, dalam undang-undang Pemilu, masyarakat juga sebagai subjek dan objek, artinya masyarakat punya hak untuk memilih dan dipilih serta punya peran untuk mengawasi proses jalannya tahapan pemilu secara adil, jujur dan bermartabat.

Jika dalam pengawasannya, masyarakat menemukan adanya indikasi atau kecurangan dalam tahapan pemilu, maka masyarakat berhak melaporkan ke pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Bawaslu harus menyikapi setiap laporan secara profesional dan proporsional dari masyarakat.

Akhir wawancara, Prof. Busyra mengingatkan, Bawaslu harus cepat menyingkapi dan menerima laporan masyarakat, jangan hanya melihat dari tataran formil saja tapi harus dicari juga kebenaran materilnya. Lalu, apabila Bawaslu bisa membuktikan bahwa ASN Pemko Bukittinggi berpihak atau tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, harus segera disampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi polemik yang berkelanjutan. (rir)