Pilkada

Belum Siap Syarat Formil dan Materil Dugaan Pidana Pemilu, Bawaslu Bukittinggi Beri Arahan Pelapor

Masyarakat pelapor mendengarkan arahan Bawaslu Bukittinggi

Bukittinggi – Berniat ingin membuat laporan dugaan pidana pemilu di Pilkada 2020, 3 orang perwakilan masyarakat yang merasa tidak terpenuhi janji tim salah satu pasangan calon, mendatangi kantor Bawaslu Kota Bukittinggi. Perwakilan masyarakat yang ingin membuat laporan tersebut diterima oleh pihak Bawaslu Bukittinggi pada hari Senin, (14/12), diantaranya, Suharnel Datuk Basa, Novi dan Heni.

Dalam kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, Suharnel mengatakan bahwa ada janji pemberian sejumlah uang dari tim salah satu paslon setelah membagikan kartu. Beberapa masyarakat yang telah menerima kartu dijanjikan akan menerima uang setelah usai masa pencoblosan.

Lanjut Suharnel, “Ambo sebagai Ninik Mamak tentu sebatas mendampingi masyarakat agar pihak Bawaslu dapat menindak lanjuti dugaan ini.”

Namun 3 orang pelapor ketika diterima oleh pihak Bawaslu Bukittinggi yang didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Kepolisian Resor Bukittinggi, belum siap dengan kelengkapan administrasi, alat bukti dan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil pelaporan.

Menurut Mona, Staf Bawaslu Kota Bukittinggi, “Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka ada syarat-syarat formil dan materil yang harus terpenuhi. Untuk tahap awal pihak pelapor harus mengisi formulir pelaporan sekaligus lengkap dengan alat bukti dan saksi.”

Sehingga lanjut Mona, ketika hal tersebut sudah lengkap baru pihak Bawaslu akan meneliti apakah pelaporan tersebut dapat teregister atau tidak untuk dijadikan sebuah temuan dugaan pidana pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil.

Usai melakukan konsultasi pelaporan dengan pihak Bawaslu Bukittinggi, Kejaksaan dan pihak Kepolisian, 3 perwakilan masyarakat membubarkan diri dengan tertib. (rir)