Headline

Berikut Wawancara Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo Tanggapi Fauzan Haviz

Ketua DPW PAN Provinsi Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo

Bukittinggi – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat (Sumbar), Indra Dt. Rajo Lelo,  menanggapi berbagai pertanyaan tentang berbagai macam pelaporan yang dilakukan oleh Fauzan Haviz, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Bukittinggi, melalui saluran telepon.

Indra Dt Rajo Lelo, yang kini menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sumbar peridoe 2020-2025 di Musyawarah Wilayah (Muswil) V PAN Sumbar, yang diselenggarakan di Bukik Chinangkiek, Kabupaten Solok, pada hari Rabu (27/9) lalu, menjawab singkat padat beberapa pertanyaan yang diajukan melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Hal ini terkait dengan beberapa pelaporan Fauzan Haviz, yang pernah diajukan kepada Bawaslu Bukittinggi, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Komnas HAM RI Perwakilan Sumbar beberapa hari lalu.

Dalam pelaporan tersebut, saat berada di Bawaslu Bukittinggi pada hari Selasa (29/9), Fauzan mengatakan, “Laporan hari ini merupakan pelaporan terkait pelanggaran etik dan administrasi KPU Bukittinggi dengan tidak diindahkannya putusan Makamah Agung (MA) No : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019 yang memenangkan Fauzan Haviz sebagai pengurus sah PAN Bukittinggi.”

lanjut Fauzan, sikapnya ini dilandaskan pada putusan Mahkamah Partai PAN No: 0009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018. Salah satunya butir keputusan Mahkamah Partai itu menyatakan bahwa Rahmi Brisma bukanlah Ketua PAN Bukittinggi.

Berikut pertanyaan wawancara yang diajukan oleh detaksumbar.com kepada Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo, pada hari Sabtu, (03/10) melalui aplikasi WA;

detaksumbar.com: Assalamualaikum wr wb, Pak Indra Dt. Rajo Lelo. Mudah-mudahan kini kaba baik Pak Datuak. Akhir-akhir ini di kota Bukittinggi, ramai pemberitaan seputar pelaporan seorang Fauzan Haviz ke berbagai pihak terkait pencalonan kepala daerah yang diusung oleh gabungan partai, salah satunya dari Partai PAN Bukittinggi. Pelaporan tersebut berbunyi diantarnya, pihak KPU Bukittinggi teledor dalam mengusung pasangan kepala daerah dari kepengurusan DPD PAN Bukittinggi yang dianggap tidak sah. Untuk itu, selaku Pimpinan DPW PAN Provinsi Sumatera Barat, apakah bisa kami minta tanggapan dari Pak Datuak? Sabalumnyo kami sudah meminta tanggapan dari M. Ridha, Sekretaris DPD PAN Bukittinggi, tapi tidak mau menanggapi. Terima kasih sabalumnyo Pak Datuak.

Jawaban Indra: Walaikum salam, masalah fauzan hafiz yang mana?

detaksumbar.com: Fauzan Haviz, yang sebelumnya sebagai Ketua/Pimpinan DPD Partai PAN Bukittinggi, yang sekarang dijabat oleh Ibu Rahmi Brisma, Pak Datuak.

Jawaban Indra: Yang sudah di pecat DPP itu bukan anggota PAN lagi.

detaksumbar.com: Beliau merasa bahwa dengan ada putusan dari Mahkamah Partai dan Mahkamah Agung RI serta sebelumnya diperkuat dengan putusan DKPP RI adalah yang sah sebagai pengurus DPD PAN Bukittinggi. Demikian pak Datuak.

Jawaban Indra: Kalau di pecat DPP apa masih sah juga?

detaksumbar.com: Oh siap Pak Datuak. Lalu apakah artinya, dengan bergulir pelaporan dari pihak Fauzan Haviz saat ini ke pihak Bawaslu Kota Bukittinggi, Komnas HAM RI, Ombudsman RI tidak perlu ditanggapi. Begitu kira-kira Pak Datuak?

Jawaban Indra: Kalau tidak puas, kita boleh aja melapor mungkin merasa benar. Tapi partai adalah milik DPP.

detaksumbar.com: Artinya DPW tunduk dengan keputusan apapun dari DPP ya Pak Datuak?

Jawaban Indra: Harus, apalagi DPP sudah benar.

detaksumbar.com: Ok siap. Mohon izin Pak Datuak. Pertanyaan terakhir. DPW berpedoman dengan keputusan DPP, artinya saat ini bisa dikatakan bahwa partai PAN tidak lagi mengurus segala hal yang terkait dengan anggota yang sudah dipecat. Kira-kira seperti itu ya Pak Datuak?

Jawaban Indra: … (Tidak menjawab)

Demikian wawancara singkat yang berlangsung bersama Ketua DPW PAN Provinsi Sumbar. Hingga berita ini tayang, Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo masih belum menjawab pertanyaan terakhir yang diajukan oleh jurnalis media detaksumbar.com. (rir)