Detaksumbar.com- Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengaku sudah menerima SK (Surat Keputusan) dari tim pemenangan Jokowi – Makruf Amin sebagai bukti tergabung dalam tim pemenangan.
“Saya sudah dikasih SK, 10 bupati dan walikota juga sudah dikasih SK semua,” terangnya usai menghadiri pelantikan Bupati Padang Pariaman dan Padang Panjang di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa, 9 Oktober 2018.
Menurutnya, walaupun tidak diberikan SK, Dia tetap bisa mengkanpanyekan Jokowi – Makruf Amin diluar jam atau hari Dinas.
“Walaupun seandainya tidak dikasih SK, Sabtu-Minggu tetap bisa kampanye kok, tapi SK sudah ditangan,” ujarnya.
Suami Lisda Rawdha tersebut menyakini Jokowi menang di Pessel. Hal itu akan diyakinkannya kepada masyarakat Pessel melalui pembangunan yang dilakukan Jokowi Selama ini.
“Kemenang suatu keyakinan bagi saya melalui pembangunan. Masyarakat kan bisa menilai pembangunan masa Jokowi, Mandeh itu 15 tahun ngak dibangun, pas Jokowi datang langsung memperintahkan Menteri PU untuk membangun dan langsung dibangun Jalan ke Mandeh,” terangnya.
Dilanjutkannya, masyarakat melihat rekam jejak dan kerja nyata Jokowi sudah terbukti pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Dirinya akan menyampaikan kepada masyarakat pembangunan yang mereka nikmati hari adalah bukti kerja nyata pemerintah pusat.
“Masyarakat kan bisa menilai, pembangunan di Pessel tidak cukup dengan APBD saja, kita butuh bantuan pusat,” tukas Hendrajoni.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membolehkan kepala daerah untuk menjadi juru kampanye saatPilpres 2019. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPU.
Sesuai Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah. Dalam UU itu, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.
Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketiga, cuti dan jadwal cuti, dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
