Pilkada

Dilematis, Meski Diam Bukan Berarti Tidak Beresiko Jaga Netralitas ASN

Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan dan deklarasi

Bukittinggi – Sikap diam bukan berarti tidak beresiko terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi situasi kondisi pemilihan kepala daerah. Hal yang dilematis terjadi bagi ASN ketika petahana juga ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Satu sisi aturan berlaku agar ASN, TNI dan Polri bertindak netral, satu sisi ASN menghadapi pertimbangan pribadi yang dilematis terhadap calon kepala daerah yang berasal dari petahana. Namun sikap diam dalam arti yang sebenarnya adalah tidak ikut berpartisipasi menjadi partisan tidak langsung untuk mewujudkan netralitas.

Hal ini disampaikan Charles Simabura SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Negeri Andalas Padang, saat acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan dan deklarasi netralitas ASN, TNI-POLRI, yang diprakarsai oleh Bawaslu di salah satu hotel kota Bukittinggi, Kamis, (05/11).

Dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan dan deklarasi netralitas ASN, TNI-POLRI ini dihadiri unsur Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi, setingkat Dandim, Kapolres Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan atau yang mewakili, Irsyadi, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang, Bawaslu Kota Bukittinggi serta para Jurnalis.

Penandatangan deklarasi netralitas

Lanjut Charles, aturan perundangan-undang tentang netralitas bagi ASN, TNI-POLRI ini sudah jelas berikut dengan sanksinya dan itu sudah diketahui oleh para ASN, TNI-POLRI, tinggal menerapkan saja.

“Sebenarnya disinilah peran pengawasan Bawaslu untuk bersikap tegas namun Bawaslu tidak bisa memberi sanksi hanya sebatas memberikan rekomendasi ke pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika ada pelanggaran,” ucapnya.

Sementara itu Irsyadi, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang yang termasuk salah seorang narasumber dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan dan deklarasi netralitas ASN, TNI-POLRI mengatakan, “Tugas pokok dan fungsi ASN itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pelayan publik. Selama digaji oleh negara, mestinya paham. Bukan sebagai pelayan Pimpinan, bahkan setingkat Presiden-pun adalah Pelayan Publik. Sehingga, ketika itu dipahami netralitas ASN saya rasa akan terwujud.”

Dalam acara tersebut, Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi berharap dengan adanya sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan dan deklarasi netralitas ASN, TNI-POLRI ini bisa sama-sama menjaga netralitas untuk mewujudkan suksesnya pesta demokrasi ini hingga tanggal 9 Desember mendatang. (rir).