Headline

DPRD, Pemko Bukittinggi Bersama Mahasiswa, Sepakat Tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja

Mahasiswa Bukittinggi aksi tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja didepan DPRD Bukittinggi

Bukittinggi – Setelah melakukan aksi longmarch dari lapangan kantin menuju gedung DPRD Kota Bukittinggi, Jumat, (09/10), akhirnya aksi Gerakan Mahasiswa Bukittinggi yang tergabung dari berbagai Universitas Sumbar-Riau, diterima oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Rusdi Nurman dan beberapa anggota DPRD Kota Bukittinggi lainnya serta Asisten III Pemko Bukittinggi yang mewakili Pjs Walikota Bukittinggi, Zet Buyung.

Sebelumnya, usai sholat Jumat, ribuan gabungan dari mahasiswa Sumbar-Riau ini, berorasi menolak pengesahan undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Dibawah rintik hujan, mereka berkumpul diseputaran lapangan kantin, Bukittinggi, sambil berorasi menuju gedung DPRD Kota Bukittinggi yang dikawal ketat oleh ratusan aparat TNI-POLRI.

Demo berawal dari lap. kantin

Para Mahasiswa menolak undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang baru di sahkan oleh DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dalam berbagai hal. Salah seorang Mahasiswa UIN Suska Riau, Agung Budiman mengatakan bahwa uu omnibuslaw sangat merugikan rakyat secara keseluruhan terutama para tenaga kerja/buruh.

Setibanya di depan gedung DPRD Kota Bukittinggi, para mahasiswa kembali berorasi dan menyampaikan tujuh (7) tuntutan didepan anggota DPRD Bukittinggi yang hadir. Adapun tujuh tuntutan tersebut, diantaranya;

1. Mendesak Presiden menerbitkan Perppu.

2. Mendesak Ketua DPRD dan Pjs. Walikota Bukittinggi untuk menanda tangani surat penolakan UU Cipta Kerja dan menyatakan sikap secara lisan dan tulisan.

3. Mendesak Ketua DPRD dan Pjs.Walikota Bukittinggi untuk menyampaikan pernyataan secara langsung kepada Presiden paling lambat, Senin, 12 Oktober 2020 yang dikawal perwakilan masa aksi ke bandara.

4. Pemko Bukittinggi diwajibkan melakukan konferensi pers bersama perwakilan masa aksi setelah memberikan pernyataan penolakan, Selasa, 13 Oktober 2020 dengan menampilkan bukti tertulis dan dokumentasi berupa foto dan video.

DPRD Kota Bukittinggi terima tuntutan mahasiswa

5. Mendesak seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi untuk menandatangani menolak UU Cipta Kerja.

6. Mendesak setiap DPC Partai Politik yang memiliki fraksi di DPRD Kota Bukittinggi untuk menyatakan penolakannya dalam bentuk baliho yang dipasang pada masing-masing Kantor DPC Parpol dalam waktu 3 x 24 jam.

7. Jika tuntutan tidak dilaksanakan maka akan ada aksi lanjutan.

 

DPRD dan Pemko Bukittinggi sepakat tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja

Setelah melewati negosiasi yang panjang, akhirnya perwakilan mahasiswa diterima masuk ke dalam ruangan gedung DPRD Kota Bukittinggi untuk menyampaikan tuntutannya. Dalam ruang rapat paripurna, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Asisten III Pemko Bukittinggi mendengarkan dan menerima aspirasi serta tuntutan para mahasiswa.

Akhirnya, Sekitar pukul 19.30 wib, tuntutan para mahasiswa disepakati oleh Ketua DPRD dan Asisten III Pemko Bukittinggi untuk ditandatangani surat kesepahaman yang berisi, “Mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu pencabutan undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang menyebabkan kepentingan nasional chaos diseluruh daerah”. Usai kesepakatan, seluruh mahasiswa membubarkan diri dari gedung DPRD Kota Bukittinggi dan kembali ke rumahnya masing-masing. (rir)