Headline

DPRD Sumbar: Jaring Pengaman Sosial Berlaku Bagi Seluruh Masyarakat Terdampak Covid-19

Bukittinggi – Pemberian social safety net/jaring pengaman sosial antara lain pemberian Hibah atau Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020.

Terkait pokok permasalahan penyediaan jaring pengaman sosial ini masih dalam tahap pembahasan apakah akan diberikan dalam bentuk bahan sembako atau bantuan langsung tunai. Hal ini terungkap setelah Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan rapat dengan mitra kerja bersama BKUDA, Biro Asset, Bank Nagari, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar.

Menurut Anggota DPRD Komisi III Provinsi Sumbar, Ismunandi Sofyan Dapil Bukittinggi-Agam mengatakan, “Dalam rapat pembahasan tersebut masih mencari pola yang tepat tentang percepatan penanganan Covid-19 yang berdampak kepada ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kita siapkan anggaran sebesar 200 Miliar Rupiah dari total sebesar 600 Miliar Rupiah.” Kamis, (09/04).

Jika sudah disepakati, lanjut Ismunandi, bagi masyarakat yang berdampak langsung terhadap bencana Covid-19 ini akan menerima bantuan sembako senilai 200 rbu rupiah per orang selama 3 bulan, mulai bulan April-Juni 2020.

Untuk itu, setiap Anggota DPRD Provinsi Sumbar diminta untuk kembali ke daerah pemilihannya untuk mendapatkan data-data terkini dari Dinas Sosial, Nagari atau Kelurahan tentang masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak langsung terhadap bencana darurat Covid-19 ini.

Selain itu Ismunandi berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Kepala Wali Nagari atau Kelurahan segera mengupdate data terkini masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 ini. “Setelah saya telusuri di salah satu kelurahan di dapil saya, banyak yang tidak memiliki data terkini tentang masyarakat yang terdampak Covid-19. Perkiraan saya ini akan terus bertambah sekitar 15% dari data semula.” (Rizky)