Headline

Gubernur Sumbar Laporkan Hakim PTUN ke KY

DetakSumbar.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melaporkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ke Komisi Yudisial (KY), setelah dua kali beruntun kalah gugatan.

Langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas sejumlah catatan pemerintah terhadap perilaku hakim melalui beberapa keputusannya. Salah satu yang menjadi catatan adalah terkait proses peradilan yang dijalankan PTUN Padang yang dinilai melangkahi kewenangan Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) Medan.

“Tolong dicatat, kami (pemerintah) provinsi sedang menyiapkan surat ke Komisi Yudisial tentang perilaku hakim di PTUN Padang. Banyak hal yang sudah kami catat, di antaranya pengambilan kewenangan PTTUN Medan oleh PTUN Padang dan ada beberapa yang lain. Nanti akan kami sampaikan, sedang disiapkan bahannya. Intinya, langkah ini saya ambil agar hak orang yang berperkara di PTUN itu betul-betul diproses secara benar oleh hakim di sana,” kata Irwan di Padang, Jumat (3/11).

Rencana mengadukan hakim PTUN Padang ke KY, disiapkan tepat sehari setelah hakim PTUN Padang mengabulkan gugatan mantan Ketua DPRD Kota Padang Erisman yang melalui surat keputusan gubernur diberhentikan dari jabatannya. Dalam putusannya, hakim PTUN menginstruksikan Gubernur Sumbar untuk mencabut surat keputusan tersebut, serta mengembalikan posisi Erisman pada keadaan semula.

Terkait putusan Erisman ini, Irwan mengklaim telah memproses segala sesuatu dalam kasus tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur. Menurutnya, selama surat-surat yang diterima legal dan memenuhi syarat, proses akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Waktu itu, masuk surat dari DPRD Kota Padang ke provinsi, dilampirkan surat keputusan dari Gerindra. Kop suratnya, tanda tangannya, semua resmi. Saya teruskan ke Biro Hukum untuk diperiksa. Hasilnya benar semua. Kopnya betul, tanda tangannya betul, kita proses. Lalu keluar surat yang membatalkan dan sebagainya itu,” terang Irwan.

“Soal kalah di PTUN itu, kami akan banding. Kami juga sudah menghubungi Ketua Gerindra dan mempersilakan mereka menyelesaikan urusan internal. Itu bukan urusan kami,” tegasnya.

Sebelum mengeluarkan perintah membatalkan surat keputusan pemberhentian Erisman pada Rabu (1/11) lalu, hakim PTUN Padang juga mengabulkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang pada Oktober 2017. Putusan itu meminta Gubernur Sumbar membatalkan 26 Izin Usaha Pertambangan (IUP) non-clear and clean (CnC) di Sumbar.(*)