Headline

Hilang Hak Pedagang Pasar Atas, Pemko Bukittinggi Katakan Sudah Sesuai Aturan

Rapat Dengar Pendapat DPRD, Pemko Bukittinggi Bersama Pedagang Pasai Atas

Bukittinggi- Tidak ada lagi toko yang kosong bagi sebahagian pedagang karena tidak ikut mendaftar ulang bagi pedagang korban kebakaran pasar atas. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Yuen Karnova saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Bukittinggi dan Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas di gedung DPRD Kota Bukittinggi, pada hari Jumat, (10/07).

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memberikan waktu kurang lebih selama 1 bulan kepada pedagang korban kebakaran untuk mendaftar ulang sebelum penetapan toko di gedung pasar atas yang baru dibangun. Yuen Karnova mengatakan, “811 toko digedung pasar atas yang baru dibangun sudah terisi oleh para pedagang yang sebelumnya memiliki kartu kuning maupun pedagang yang ingin menyewa. Karena sebahagian dari 763 pedagang korban kebakaran pasar atas yang memiliki kartu kuning tidak ikut mendaftar ulang, maka sesuai aturan yang berlaku mereka kita anggap tidak ingin lagi berdagang di pasar atas.”

Menanggapi pernyataan Sekda Pemko Bukittinggi tersebut muncul tanggapan dari beberapa anggota DPRD Kota Bukittinggi, yakni Irman Bahar dari PPP, Yontrimansyah dari Partai Demokrat, Asril dari Partai Nasdem, Ibra Yaser dari PKS, Edison Katik Basa dari Partai Golkar dan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan dari Partai Gerindra, maupun dari Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas. Menurut Yontrimansyah bahwa adalah jalan buntu yang ditempuh dalam rapat ini, karena Pemko Bukittinggi mengatakan sudah tidak ada lagi toko yang kosong bagi sebahagian pedagang pemilik kartu kuning untuk berdagang di gedung pasar atas yang baru.

“Namun kita di dewan akan mencoba rapat lagi di Komisi II yang membidangi masalah pasar untuk mencari solusi yang terbaik. Apakah akan dibuat Pansus atau tidak ya kita lihat saja nanti. Selain itu, sesuai keinginan para pedagang jika tidak mendapatkan haknya maka mereka akan menempuh jalur hukum.”

Sementara itu kata Young Happy, salah satu anggota Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas, Kota Bukittinggi menanggapi, “Kita menunggu dulu langkah Komisi II, kalau masih ada harapan kita tunggu jika tidak ya kita akan menempuh jalur hukum. Hak-hak kita dihilangkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi masa kita diam saja.”

Lanjur Young Happy, kita tidak mengikuti daftar ulang itu karena ada aturan yang kita anggap Pemerintah Kota Bukittinggi melanggar, salah satunya menetapkan aturan sewa-menyewa toko. Seharusnya dipasar itu diberlakukan retribusi bukan sewa. Selain itu, 31 orang pedagang bagian dari 763 pedagang yang terdaftar hilang haknya yang telah diputuskan oleh PTUN Padang yang memiliki kekuatan hukum tetap tentang hak-hak 763 pedagang pasar atas yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2018.

Sementara itu anggota DPRD Kota Bukittinggi, Irman Bahar mengatakan, “Kita akan pertanyakan kembali kepada Pemko, kemana hak-hak pedagang ini? Sebaiknya berikan lagi hak-hak pedagang pasar atas ini seperti semula.”

Selain itu Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan menambahkan keputusan di DPRD itu adalah kolektif kolegial. Permasalahan ini adalah tanggung jawab moral kita didewan, kita akan lihat apakah dibahas kembali di Komisi II. Jika memang diperlukan pembahasannya dalam gabungan Komisi untuk dibuat Pansus, tentu harus sesuai dengan mekanisme.

“Melihat hasil dalam rapat tadi dengan Pemko sepertinya sudah tidak ada masalah lagi, sebelumnya DPRD sudah beberapa kali menerima, mengakomodir, memfasilitasi aspirasi para pedagang pasar atas. Silahkan saja para pedagang menentukan sikap menempuh jalur hukum dalam menuntut hak-haknya.” (rir)