Opini

Integritas dan SDM Berkualitas, Tentukan Hasil Kerja Lembaga Penyelenggara Pemilu

Foto Istimewa

Persoalan politik dan persoalan hukum adalah suatu persoalan yang berbeda. Namun terkadang dua persoalan tersebut acap kali terkesan dikait-kaitkan oleh pihak/golongan tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Politik ya politik, hukum ya hukum.

Jika dikaitkan dengan suatu lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang politik atau hukum, jelas tujuan akhirnya berbeda. Terlebih, jika suatu lembaga tersebut berhasil melakukan suatu kegiatan (baik dalam bidang politik ataupun hukum) berharap akan muncul suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Integritas suatu lembaga sangat dibutuhkan, apa lagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam lembaga tersebut dibutuhkan tenaga profesional yang terampil, sesuai dengan bidang kerjanya serta menguasai bidang hukum terutama hukum tatanegara.

Sehingga, ketika muncul suatu permasalahan, tenaga profesional lembaga KPU dapat bergerak dengan bijak menyikapi permasalahan itu sesuai dengan porsinya.
Kita ambil contoh permasalahan Putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Partai PAN tentang kepengurusan yang sah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kota Bukittinggi yang telah diputuskan kepada saudara Fauzan Haviz.

Jika kita bicara tentang integritas suatu lembaga serta mewujudkan kepercayaan masyarakat, maka KPU kota Bukittinggi sebagai lembaga penyelenggara pemilu, seharusnya melakukan klarifikasi dan atau konsultasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Mahkamah Partai PAN dalam rangka menentukan kejelasan kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional kota Bukittinggi yang sebenarnya.

Tentu, jika integritas itu ingin ditegakkan, seharusnya pihak KPU Kota Bukittinggi memberikan klarifikasi kepada pihak Fauzan Haviz bahwa sudah melakukan konsultasi dengan pihak MARI dan Mahkamah Partai PAN dalam bentuk secarik kertas resmi tentang penentuan kepengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi yang sah.

Namun yang terjadi, pihak KPU kota Bukittinggi hanya melakukan konsultasi dengan pihak DPW, DPP PAN dan KPU RI, seperti yang pernah dilansir sebelumnya oleh media massa bahwa KPU kota Bukittinggi akan berkonsultasi dengan pihak MARI dan Mahkamah Partai PAN, namun hal itu tidak dilakukan.

Sangat wajar jika sebelumnya Fauzan Haviz mempertanyakan dan menuntut hal tersebut berkali-kali kepada pihak KPU Kota Bukittinggi. Seharusnya Fauzan mendapatkan keterangan resmi tentang kepengurusan DPD PAN Bukittinggi yang sah dari pihak KPU kota Bukittinggi sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh PAN, setelah pihak KPU melakukan konsultasi dengan pihak MARI dan Mahkamah Partai PAN.

Ini adalah suatu masalah dan ini masalah integritas kemudian merujuk ke masalah sumber daya manusia (sdm) berkualitas yang harus dimiliki lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU Bukittinggi dalam menyikapi masalah hukum. Sudah terbukti secara sah sebelumnya bahwa pihak KPU dan Bawaslu Bukittinggi pernah mendapat sangsi atas perkara Fauzan Haviz dari pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI).

Artinya apa? Suatu lembaga penyelenggara pemilu perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Hukum Tatanegara. Memahami hukum pidana dan perdata saja tidak cukup karena yang akan dipilih dan ditetapkan oleh KPU adalah seorang pemimpin kepemerintahan dan wakil rakyat yang akan mengurus wilayah atau negara.

Kedepannya, tentu harus menjadi perhatian, supaya hasil kerja dan integritas lembaga penyelenggara pemilu mendapat kepercayaan yang tinggi dan bisa dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat dan kepada negara.

Penulis; Renaldo, Pemerhati Masyarakat Kota Bukittinggi