Pilkada

Kali ketiga, Fauzan Haviz Ingatkan Kembali KPU Bukittinggi

Fauzan Haviz Antarkan Surat Peringatan Ketiga

Bukittinggi – Untuk ketiga kalinya, Fauzan Haviz mengingatkan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi agar tidak menerima surat keputusan kepengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi sebagaimana telah disahkan oleh putusan Makamah Agung (MA) No : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019, yang memenangkan Fauzan Haviz sebagai pengurus sah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi.

Sebelumnya KPU Bukittinggi telah memulai sebuah peristiwa hukum tersebut dimana tidak mengakui kepengurusan Fauzan Haviz saat pendaftaran pemilihan legislatif 2019. Jika KPU mengulang kembali terkesan KPU telah melecehkan lembaga peradilan di negeri ini,” katanya pada hari Sabtu (5/9) malam.

Lanjut Fauzan, tidakkah KPU menyadari, sawaktu pemilihan legislatif (Pileg) 2019, jelas KPU menyerahkan formulir pendaftaran pileg atau sistem teknologi informasi SILON (Apilkasi Pencalonan), kepada kubu Rahmi Brisma, yang SK-nya sudah dicabut DPW PAN Sumbar.

“Seharusnya, pada formulir pendaftaran pileg sejatinya diserahkan kepada saya, yang secara sah sebagai pengurus DPD PAN Bukittinggi,” ungkap Fauzan.

Dikatakan Fauzan, atas keteledoran dari KPU sengaja atau tidak sengaja bisa dikategorikan sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 421 KUHP.

“Dalam pasal 421 KUHP berbunyi, seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” sebut Fauzan.

Sekarang ini, kata Fauzan, ketika meminta KPU untuk menjalankan putusan MA dan putusan PN kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg, malah KPU menyatakan tidak ada hubungan KPU didalamnya, melainkan permasalahan tersebut merupakan masalah internal PAN.

Padahal persoalan ini muncul sampai keranah hukum berawal dari KPU yang tidak mengakui kepengurusan Fauzan Haviz. Diperkuat lagi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) bahwa KPU dan Bawaslu Bukitinggi telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan etika, sampai pada pemberhentian Beny Azis sebagai Ketua KPU.

“Apakah semua itu bukan sebuah fakta bahwa KPU sebelumnya gagal memahami sebuah putusan atau itu sebuah skenario yang sengaja dibuat KPU agar tidak menjalankan putusan MA dan PN? Dalam salinan putusan MA dan PN kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg bahwa jelas pihak KPU gagal paham,” ungkap Fauzan.

Terlepas alibi apakah yang sedang dibangun KPU, tutur Fauzan, pihaknya telah memasukkan surat peringatan ketiga, setelah sebelumnya surat pertama dan kedua yang tidak diindahkan KPU.

“Ya, surat peringatan ketiga kita antar pada Sabtu (5/9/2020) malam pukul 21.00 wib, yang intinya masih sama meminta KPU untuk menjalankan putusan MA dan PN kelas 1A Padang, agar KPU untuk tidak menerima SK lain,” sebutnya. (rir)