Headline

Ketua Bawaslu Bukittinggi: Total 14 Laporan Dugaan Tindak Pidana Politik Uang Teregister

Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi

Bukittinggi – Sejak laporan diterima tentang dugaan tindak pidana politik uang pasca penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota pada pilkada 2020, Bawaslu Kota Bukittinggi secara ‘maraton’ melakukan klarifikasi terhadap Para Pelapor, Saksi, Saksi Pelapor termasuk Tim Paslon nomor urut 2 sebagai Terlapor.

Menurut Ruzi Haryadi, Ketua Bawaslu Bukittinggi, pada hari Senin, (21/12), “Laporan masyarakat kota Bukittinggi masih terkait dugaan politik uang dan pemberian kartu serta janji-janji yang akan diberikan kepada masyarakat oleh tim salah satu paslon sebelum pencoblosan. Semua laporan masih dalam tahap klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi, Saksi Pelapor termasuk Tim paslon 2 sebagai Terlapor.”

Para Pelapor dan Saksi yang diklarifikasi sudah ada yang hadir bersama para Saksi yang berasal dari berbagai kelurahan di Kota Bukittinggi, diantaranya ada dari Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Pakan Kurai, Gulai Bancah, Kubu Ateh, Bukit Apit, lintas Kecamatanlah.

Untuk hasil klarifikasi apakah laporan tersebut memenuhi atau tidak unsur Undang-undang Tindak Pidananya, setelah kita rapat Sentra Gakkumdu 2 pada hari Rabu Malam dan keputusannya hari Kamis ini, kata Ruzi.

Penasehat Hukum Paslon nomor urut 2, Chairul Abbas dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Bukittinggi, Reki

Sementara itu, usai melakukan klarifikasi di Kantor Bawaslu Bukittinggi, Chairul Abbas, Penasehat Hukum Paslon nomor urut 2 membantah adanya janji-janji atau iming-iming dari Tim dan atau Paslon nomor urut 2 kepada masyarakat.

Tambah Abbas, “Dalam kesempatan ini kami diundang untuk klarifikasi tentang adanya laporan dugaan politik uang atau materi lain dari tim dan paslon nomor urut 2. Tim dan paslon Erman-Marfendi tidak pernah memberikan janji-janji apapun terkait pemberian kartu Bukittinggi Hebat, Kartu Saksi dan Kartu Relawan.”

Lanjut Abbas, Kartu Bukittinggi Hebat (KBH) itu adalah bagian dari program pengentasan kemiskinan paslon nomor urut 2 jika nanti terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Kartu ini diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu, tidak ada uang yang bisa dicairkan didalamnya.

Ada 3 program yang melekat dalam KBH itu, sementara kartu saksi dan kartu relawan adalah kartu yang kita cetak untuk masyarakat yang sukarela mengawal proses pemungutan suara di TPS.

Kami pastikan, tidak ada iming-iming atau janji-janji yang akan diberikan oleh tim maupun paslon usai pencoblosan. Itu tidak benar. Namun demikian, akan kita pelajari lagi semua laporan dari para pelapor dan saksi yang masuk di Bawaslu Bukittinggi terkait hal ini.

“Jelas hal ini adalah pencemaran nama baik tim dan paslon kami. Semua ini akan kami dipelajari, apakah memenuhi delik atau tidak untuk kami buat laporan balik terkait pencemaran nama baik tim dan paslon nomor urut 2,” ujarnya. (rir)