Headline

Ketua I Bidang Organisasi BPP HIPMI Anggawira Angkat Bicara Terkait Musda HIPMI Sumbar di Solok Selatan

DETAKSUMBAR.COM- Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat (Sumbar) kembali menuai polemik. Pasalnya, hasil keputusan pada Musda ketiga setelah diskor selama dua kali itu tidak diterima oleh tim pemenangan calon ketua umum BPD HIPMI Sumbar, Fadly Amran.

Mereka menilai, musda yang digelar di Kabupaten Solok Selatan itu tidak resmi. Dan hanya diputuskan oleh sebelah pihak tanpa mengajak tim mereka untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terkait polemik tersebut, Ketua I Bidang Organisasi BPP HIPMI Anggawira angkat bicara, calon walikota Bekasi 2018-2023 ini mengaku kaget terkait digelarnya musda di Kabupaten Solok Selatan tersebut.

“Ya memang kan HIPMI Sumbar baru menyurati kita pada hari Jumat. Tapi, putusan soal ini belum ada kita bahas sama sekali soal pemimdahan kewenangan musda ini, rencananya hari ini (Minggu 22 Oktober 2017 – red_ baru kita bahas, eh ternyata sudah di gelar Musdanya,” ujar Anggawira saat dihubungi Minggu malam, 22 Oktober 2017.

Anggawira mengatakan, dalam melaksanakan Musda, harus mengacu kepada aturan yang ada didalam ADART HIPMI dan jangan sekali-sekali membuat peta konflik tersendiri. Anggawira mengatakan, kalau memang didalam pelaksanaan Musda yang digelar oleh BPD Sumbar menyalahi aturan. Maka, mereka dari BPP akan mengevalusi.

“Musda ini memang kewenangan BPD, akan tetapi kita lihat dulu apakah sudah sesuai aturan atau belum. Ya, kalau mereka bilang ada perwakilan dari BPP yang datang ke Solok Selatan itu salah besar. Karena, kita dari BPP belum ada membahas sama sekali polemik yang terjadi pada Musda BPD HIPMI Sumbar ini,” terang Angawira.

Ia kembali menegaskan, BPP HIPMI belum ada respon atas surat Musda lanjutan dari BPD HIPMI Sumbar. Dan dirinya sudah meminta kepada Saifudin untuk tidak ikut ambil bagian dalam Musda tersebut apalagi mengatasnamakan BPP. Karena, BPP sendiri belum mengambil keputusan.

“Saya sudah minta kepada saudara Saifudin untuk tidak ambil bagian dalam Musda lanjutan BPD HIPMI Sumbar apalagi, mengatas namakan BPP HIPMI, karena kita belum mengambil keputusan terkait persoalan Musda Sumbar ini,” katanya.

“Persoalan ini, akan kami bawa ke BPP untuk di bahas secara terbuka dan transparan dan adil, dalam forum BPH,” sambungnya.

Anggawira menegaskan, semua Musda akan mereka evaluasi di BPP. Bisa jadi, Musda yang telah di gelar akan diulang kembali. Karena, dirinya sudah mendengar ada salah satu dari calon ketua umum tidak mengikuti Musda di Kabupaten Solok Selatan tersebut.

Sementara itu, calon ketua umum BPD HIPMI Sumbar Fadly Amran mengaku tidak mengikuti Musda yang digelar oleh BPD HIPMI Sumbar di Kabupaten Solok Selatan. Karena, menurutnya Musda tersebut tidak sah secara aturan karena, bukanlah kewenangan dari BPD HIPMI Sumbar lagi.

“Benar, saya cuman datang menyampaikan surat gugatan saja. Tidak ada mengukuti Musda tersebut. Karena, belum ada putusan dari BPP untuk menggelar Musda lanjutan. Saya sebagai seorang calon mengikuti aturan yang ada dong,” ungkap Fadly.

Sementara itu, Ketua Umum Demisioner Hipmi Sumbar Zigo Rolanda membantah Musda Hipmi lanjutan di Solok Selatan inkonstitusionil sebagaimana dituduhkan kubu Fadly Amran.(*)