Headline

Ketua KPU Bukittinggi, Tidak Tahu Proses Aanmaning di PN Padang Terkait Fauzan Haviz

Heldo Aura, Ketua KPU Bukittinggi Saat diwawancara Wartawan

Bukittinggi – Heldo Aura mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui adanya proses aanmaning itu di Pengadilan Kelas 1A Padang. Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Bukittinggi, diruang pertemuan KPU Bukittinggi, Senin sore (05/10), terkait adanya proses aanmaning yang diselenggarakan oleh Pengadilan Kelas 1A Padang, 20 Februari 2020.

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.

Ketika ditanya sejumlah wartawan bahwa menurut Fauzan Haviz, DPW PAN dan DPP PAN belum menjalankan proses tersebut, lanjut Haldo, dirinya tidak mengetahui tentang proses aanmaning itu, mengenai putusan PN terkait SK Fauzan Haviz atau tentang adanya uang dwangsom. “Dalam proses aanmaning waktu itu bukan saya. Yang hadir waktu itu saudara Benny Aziz,” tutur Haldo.

Namun Heldo Aura menambahkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukttinggi menyampaikan bahwa DPW PAN dan DPP PAN sudah menjalankan Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) terhadap perkara Fauzan Haviz.

“Putusan MARI menurut DPW PAN dan DPP PAN sudah mereka jalankan. Hal ini dipertegas dengan surat atau berita acara dari DPW PAN ke KPU Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya, coba konfirmasi ke DPW PAN,” kata Ketua KPU Bukitinggi, Heldo Aura.

Tambah Heldo, menurut Pimpinan DPW PAN Sumbar, Bapak Indra Dt Rajo Lelo bahwa SK kepengurusan DPD PAN Bukittinggi adalah SK dibawah kepemimpinan Rahmi Brisma. Hal itu dipertegas oleh DPW PAN setelah menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka berdasarkan itu KPU Bukittinggi menetapkan DPD PAN Bukittinggi, Rahmi Brisma adalah yang sah.

Sementara itu ditempat terpisah, Fauzan Haviz sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi yang sah menurut lembaga peradilan, mengatakan bahwa putusan MARI tersebut belum dijalankan DPW PAN dan DPP PAN.

“Jika putusan MA telah dijalankan, tidak akan ada agenda aanmaning yang diselenggarakan oleh Ketua Pengadilan Kelas 1A Padang, tanggal 20 Februari 2020,” tutur Fauzan.

Waktu itu, sebut Fauzan, proses aanmaning diselenggarakan Pengadilan Kelas 1A Padang, dipimpin langsung Ketua Pengadilan, serta ikut dihadiri Ketua KPU Bukittinggi saat itu Benny Aziz dan pihak Bawaslu Bukittinggi.

Menurut Fauzan Haviz, Putusan Mahkamah Partai di DPP PAN, sesuai dengan aturan yang ada di AD/ART dan Mahkamah Partai memenangkan atau mengakui bahwa pengurus yang sah itu dengan ketuanya Fauzan Haviz.

Akibat DPP PAN dan DPW PAN Sumbar tidak juga mengindahkan putusan Mahkamah Partai, maka Fauzan Haviz membawa masalah ini ke pengadilan, dan akhirnya sampai ke proses kasasi di MA, dan dimenangkan Fauzan Haviz, dengan keluarnya putusan MA No : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019.

Putusan MARI juga memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg, 20 Desember 2018 yang menolak tuntutan provisi pengugat, serta membatalkan SK PAN Kota Bukittinggi periode 2015 – 2020 tertanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor:  PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dan memerintahkan DPW PAN Sumbar dan DPP PAN untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Partai PAN per tanggal 5 Mei 2018 serta menghukum tergugat I DPW PAN Sumbar, tergugat II DPP PAN membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari. (rir)