Detaksumbar.com- Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay menjelaskan, hanya peserta pemilu yang dibolehkan memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Peserta pemilu dimaksud Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, dan Partai Politik. Sementara Calon legislatif (Caleg) tidak diperbolehkan memasang APK.
“Nah untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) hanya peserta pemilu (Parpol) yang diperbolehkan, seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, Billboard” ungkapnya, Minggu, 30 September 2018 di Padang.
APK Partai berisi nama, nomor urut bacalon, visi misi, program, citra diri parpol, dan APK yang dibuat sendiri oleh partai boleh menambahkan foto bacalon, sesuai dengan Dapil yang bersangkutan.
“Kalau APK yang diproduksi sendiri oleh parpol, untuk baliho 5 per desa (kelurahan), spanduk 10 per desa (kelurahan), Vidiotron dua per kabupaten kota. Untuk DPD tidak mendapatkan kesempatan ini, karena DPD kan calon,” ujarnya
Untuk mengatasi kekurangan dalam APK, KPU berencana akan memberi pembeda pada setiap APK yang disebar. Namun aturan pembeda tersebut akan diatur nantinya.
“Kami sedang cari apa yang cocok untuk pembeda antara APK yang sesuai aturan dengan yang tidak atau dibuat sendiri oleh caleg. Ada ide tanda tangan komisioner dalam setiap APK seperti di spanduk, atau baliho, ini sedang kami pikiran apa yang cocok” terangnya.
Disampaikannya, caleg tidak perlu risau karena ada tujuh metode kampanye yang bisa dilakukan. Yang pertama pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye seperti poster, selebaran, pamflet, liflet, stiker diperbolehkan bagi bacalon.
“Semangat kampanye bukan monolog tapi diologis, makanya lebih banyak mendorong pada pertemuan tatap muka,” tukasnya.
