DetakSumbar.com- Padang,—Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Sumatera Barat gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Ketua Parpol dan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) termasuk bakal calon penyelenggara negara, bersama tiga KPU penyelenggara Pilkada di Sumbar.
Bimtek dengan materi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan UU Gratifikasi bagi pejabat negara.
Bimbingan Teknis yang dibuka Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen dengan narasumber dari KPK diikuti 137 peserta dari empat daerah penyelenggara Pilkada di Sumbar (Padang, Pariaman, Sawahlunto dan Padang Panjang).
“Bimtek ini untuk memberikan pemahaman dalam pemberantasan korupsi apalagi pematerinya langsung disampaikan oleh lembaga yang berkompeten sekali dalam pemberantasan korupsi di negara ini yakni KPK,”ujar Amnasmen, Selasa 19/12 di Hotel Ibis Padang.
Sementara pihak KPK Widianto Eko Nugroho juga menyebutkan
Saat ini Sudah 33 kepala daerah di Indonesia yang kena kasus korupsi gratifikasi 60 sampai 70 persen yang tersandung kasus penyuapan dan pengadaan.
“Dampak korupsi di Indonesia justru tidak menguntungkan bagi gairah investasi asing masuk ke Indonesia,”ujar Widianto
Gratifikasi melalui pemberian hadiah sangat banyak terjadi oleh penyelenggara negara. Kata Widiatno melalui paktek-praktek pemberian hadiah.
“Jadi jika sudah menjadi penyelenggara negara jangan mencampur adukan urusan pekerjaan dan pertemanan yang bisa terjadinya gratifikasi,”ujarnya.
Gratifikasi dalam arti luas dan bersifat netral bisa berbentuk barang apapun bentuknya dan berapun nilainya. Fasilitasnya bisa bentuk uang, barang , diskon dan lain-lain.
(Buana)
