DetakSumbar.com, PADANG – KPU Padang melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretariat, Senin (12/12/2017). Materi Bimtek tentang pengelolaan alokasi dana untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018.
“Bimtek ini bertujuan agar anggota PPK, PPS dan sekretariat bisa mengelola dana hibah dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 secara akuntabel dan transparan serta tertib administrasi sehingga mudah dipertanggungjawabkan,” tegas Sekretaris KPU Padang, Lucky Dharma Yuli Putra, di salah satu hotel di Kota Padang.
Sementara, Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati menyampaikan pada peserta bimtek, agar panitia adhoc dan sekretariat, membaca dan menguasai aturan yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sehinga, semuanya siap melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan dan tepat waktu.
“Tahapan penyelenggaraan pemilihan ini, tidak boleh lewat jadwal. Kalau tidak selesai dikerjakan pada siang hari, maka harus dilanjutkan pada malamnya. Jika pekerjaanya lewat dari waktu yang telah ditetapkan, maka kita dianggap melanggar etik,” terang Sawati didampingi Mahyudin (Ketua Divisi Keuangan dan Logistik)
Sawati meminta kepada jajaran sekretariat, untuk membantu PPK dan KPU dalam menyukseskan pilwako Padang.
“Kerjasama antara Sekretariat dan PPK penting sekali, bagai sisi mata uang. PPK tidak akan ada kalau Sekretariat juga tidak ada, dan begitu pula sebaliknya, Sekretariat tidak akan ada jika PPK juga tidak ada,” terangnya.
“Pandai membagi waktu dan jangan ada yang dianak-tirikan. Jika Pilwako ini gagal, itu merupakan kegagalan dan tanggung jawab kita bersama,” seru Sawati.
“Sekretariat sangat menguasai bagian administrasi, jangan lupa selalu buat laporan kegiatan, arsip-arsip laporan kegiatan jangan sampai hilang (untuk jaga-jaga nanti jika ada gugatan ke MK),” tegas Sawati.
Sementara, Kabid Perbendaharaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Kennedi mengatakan, uang yang digunakan KPU Padang ini adalah hibah dari Pemko Padang yang berasal dari uang masyarakat. “Oleh karena itu, marilah kita sukseskan ‘alek’ atau pesta ini,” ajaknya.
Pemko Padang memberikan dana hibah ke KPU Kota Padang telah melalui proses yang panjang. “Sebelum ketuk palu, kita terlebih dulu minta ke KPU Padang rincian anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan, lalu kemudian kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” jelas Kennedi.
Lalu, Kennedi mengajak para penyelenggara pemilihan, untuk sungguh-sungguh dan hati-hati menggunakan dana hibah yang dialokasikan ke KPU Padang ini, karena dana hibah ini nanti akan diaudit BPK setelah Pilwako Padang usai.
“Penggunan dana hibah ini harus sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku, tiap-tiap kegiatan laporannya harus jelas dan di sana lah pentingnya arsip tadi,” terang Kennedi
Pemberian dana hibah ke KPU Padang ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 38 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Padang No 43A Tahun 2015.
Sejauh ini, KPU Kota Padang telah menerima dana hibah dari Pemko Padang sebesar Rp3 miliar dan dalam waktu dekat akan diterima lagi tambahan sebesar Rp7,1 miliar. [Media Center KPU Kota Padang]
