Headline

Langgar Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada, Jika Benar Paslon Walikota Ramlan Nurmatias – Syahrizal Kunjungi Kebun Binatang Dalam Masa Kampanye

Foto Istimewa: Kunjungan paslon ke TMSK

Bukittinggi – Seolah masih menjabat sebagai Walikota Bukittinggi dalam masa kampanye, pasangan calon walikota dan wakil walikota Ramlan Nurmatias – Syahrizal bersama rombongan yang salah satunya diduga oknum ASN Pemko Bukittinggi, berkunjung ke Kebun Binatang Taman Marga Satwa Kinantan, pada hari Kamis, 3 Desember 2020.

Sementara sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, ada larangan-larangan calon petahana yang menyalahgunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Informasi kunjungan rombongan pasangan calon walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias – Syahrizal diketahui setelah beredar foto-foto melalui media sosial Whatsapp dan Facebook kemarin.

Asneli Warni, Kordinator Bidang Hukum Bawaslu Bukittinggi

Menurut Kordinator Bidang Hukum Bawaslu Bukittinggi, Asneli Warni Jumat, (04/12) mengatakan, “Kita akan cek dulu kebenaran informasi yang beredar, setelah kita lakukan klarifikasi dalam rangka penyelidikan baru bisa kita berikan komentar. Namun apabila hal ini benar adanya, maka kegiatan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, ada larangan-larangan calon petahana yang menyalahgunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, aturan tersebut mengharuskan pejabat publik untuk berhenti atau mengundurkan dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

“Itulah alasan TNI, Polri, ASN, dan Pegawai BUMN harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju dalam kontestasi pilkada,” katanya

Foto Istimewa

Namun demikian kita akan telusuri dulu kebenaran informasi itu, dalam rangka apa paslon hadir bersama rombongan melihat proyek yang belum selesai di kebun binatang, lalu dengan siapa saja atau ada hal-hal lain yang dilakukan pada saat itu yang kemungkinan bisa masuk dalam kategori pelanggaran undang-undang pilkada, tutup Asneli. (rir)