Headline

Limapuluh Kota Beri Reward Rp 100 Juta ke Nagari Berprestasi Nasional

Limapuluh Kota,—Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa menurut Bupati Limpuluh Kota Irfendi Arbi adalah penting bagi motivasi nagari di Sumbar.

“Saya apresiasi adanya Tim Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Sumbar 2020, karena bisa melecut nagari-nagari di Sumbar untuk transparan mengelola dana bersumber dari uang rakyat,” ujar Irfendi Arbi saat ekspose di hadapan TPKTDD Sumbar 2020, Kamis 26/11 di Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota.

Bahkan kini kata Irfendi memotivasi juga disertai dengan reward. “Berdasarkan Keputusan Bupati, setiap nagari berprestasi nasional, APBD memberi reward Rp 100 juta, lalu prestasi tingkat provinsi Rp 50 juta dan prestasi tingkat kabupaten Rp 40 juta, ini dampaknya menimbulkan kompetisi antar nagari untuk menjadi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Irfendi Arbi yang sejak menjadi bupati, Limapuluh Kota berhasil meraih 5 kali wajar tanpa pengeculian atas penilaian BPK RI.

Menurut Irfendi Arbi peningakatan kemajuan di nagari sejak dana desa digulirkan pemerintah pusat hasilnya cukup signifikan.  Ada banyak nagari sebelumnya tak ambil pusing terhadap dunia luar alias isolasi digatalisasi kini menjadi nagari berkembang dan nagari sejahtera.

“Jangan takut transparan karena ini menjadi kunci penyelenggaaran pemerintahan yang baik. Jangan takut transparan karena tidak merugikan kita, justru menjadi protek diri dari jeratan hukum,” ucap Irfendi.

Nagari pun diberi hak inovasi asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. “Ada 49 inovasi yang siap menjadi media untuk transparansi,” ujarnya.

Bahkan Irfendi tidak habis pikir jika ada wali nagari atau aparatur nagari tidak terbuka dan transparan.

“Ada regulasi ada inovasi ada komitmen untuk transparan kan dana desa. Jika tidak, 5 jangan heran kalau ada Walinagari tersangkut korupsi,” ujarnya.

Sementara untuk pendidikan dan ekonomi anak nagari, Irfendi pastikan Limapuluh Kota siap lakukan pembelajaran tatap muka.

“Sebenarnya kita mau terapkan pendidikan tatap muka Desember tapi ada perintah Mendikbud untuk belajar tatap muka dimulai Januari 2021,” ujarnya.

Meski belajar tatap muka tetap harus patuh protokol kesehatan baik saat masuk sekolah maupun pulang sekolah.

“Kalau saya biarkan belajar daring terus menerus, fakta dilapangan banyak anak sekolah dasar belum bisa baca tulis padahal sebelum pandemi sudah bisa baca tulis harusnya, belum lagi soal anak-anak jenuh belajar di rumah,” ujar Irfendi.

Belum dampak ekonomi, pasar dan baralek ini semua pemicu geliat ekonomi.

“Tapi meski ada penyusutan selama pandemi, tapi jika kita mau turun, Inshaallah masyarakat pasti sadar pentingnya kesehatan saat kondisi pandemi ini,” ujar Irfendi.

Menurut Azwar mewakili Ketua TPKTDD Sumbar 2020, Syafrizal mengatakan penilaian ini tidak perlombaan tapi bagian dari penguatan kepada kelola daerah dan nagari untuk transparansi dana desa.

“Sekaligus untuk pembinaan sehingga transparansi itu nyata adanya tidak sekedar laporan di atas kertas, tapi faktanya masih jauh,” ujar Lamong senior Rusdi Lubis. (***)