Hukum

Miswardi: Putusan Lembaga Peradilan Itu Produk Hukum, Terikat Dengan Siapapun!

Dr. Miswardi SH, M.Hum Praktisi Hukum IAIN Bukittinggi

Bukittinggi – Menyikapi persoalan hukum atau sengketa hukum yang tengah terjadi antara pihak Fauzan Haviz dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi di Bawaslu Bukittinggi terkait penetapan calon kepala daerah oleh KPU Bukittinggi serta diusung oleh Pengurus DPD PAN Bukittinggi, Praktisi Hukum IAIN Bukittinggi, Dr. Miswardi SH, M.Hum menyatakan bahwa untuk menjalankan Putusan ditingkat  Pengadilan Negeri hingga Putusan Mahkamah Agung itu terikat dengan pihak siapapun juga.

“Tidak perlu ada dalam amar putusan itu menjelaskan secara rinci siapa saja dan lembaga apa saja untuk menjalankan amar putusan pengadilan. Ini produk hukum,” tegasnya! Kamis, (01/10)

Selain itu, Wakil Rektor III IAIN Bukittinggi ini menambahkan, kita terlepas dari siapa yang diusung oleh Partai PAN Bukittinggi sekarang, bila kita menilai secara hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Partai dan Putusan Pengadilan Negeri sampai ke Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa terkait Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD PAN Bukittinggi yang terakhir adalah tidak sah, SK yang pertama itu yang sah adalah SK Kepengurusan Fauzan. Maka yang pasti, Pengurus yang sah DPD PAN Bukittinggi itu adalah Fauzan, itu secara hukum.

Artinya apa, kalau ada perbuatan-perbuatan hukum yang mengatasnamakan kepengurusan DPD PAN Bukittinggi diluar SK Fauzan, ya tidak sah.

Kemudian, soal ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum dijalankan oleh pihak-pihak terkait, itu soal lain. Persoalan hukumnya sudah jelas. “Tidak ada lembaga lain yang bisa menganulir Putusan Mahkamah Agung RI. Misalnya lembaga Bawaslu dan atau KPU tidak bisa mengenyampingkan itu,” ujarnya.

Ketika ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang inchract, itu adalah produk hukum yang sah dan harus dijalankan. Maka dari itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berbadan hukum, ya harus tunduk oleh aturan hukum.

Lanjut Miswardi, jadi, kalau KPU masih berpendapat bahwa ini adalah masalah internal partai, penyelesaian apa lagi kalau hal ini masih dikatakan masalah internal partai? Secara internal, lembaga tertinggi untuk menyelesaikan masalah internal partai adalah Mahkamah Partai. Diperkuat lagi dengan Putusan Peradilan Tertinggi yakni Putusan Mahkamah Agung. Tidak ada putusan yang tertinggi terkait masalah hukum di negara Indonesia ini, selain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia!

Heldo Aura, Ketua KPU Bukittinggi

Sementara itu, sebelumnya Ketua KPU Bukittinggi, Heldo Aura berpendapat saat sosialisasi politik anti uang di salah satu hotel beberapa hari lalu mengatakan, “Kami sudah membalas surat permohonan Bapak Fauzan Haviz yang tiga kali ke KPU, secara resmi sudah kita balas tentang laporan peringatannya.”

Sudah kita jelaskan juga dalam surat balasan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu yang diperintahkan untuk menjalankan putusan itu adalah DPW dan DPP PAN. Tidak ada dalam putusan itu menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu untuk itu, kata Heldo.

Jadi, kalau ingin menyelesaikan permasalahan, silahkan selesaikan secara  internal. Kita juga sudah mengklarifikasi ke DPW PAN. Sebenarnya berdasarkan keterangan DPW PAN, mereka sudah menjalankan Putusan Mahkamah Agung. Berita acaranya sudah kita buatkan antara DPW dengan KPU Bukittinggi.

Lalu lanjut Heldo, kalau dianggap KPU tidak memahami secara hukum oleh Pak Fauzan, ya kita jawab, kita ini kan struktur organisasinya hirarki. Termasuk aturan yang diterbitkan oleh KPU RI.

“Jadi untuk masalah pendaftaran (calon kepala daerah) kita mengacu kepada peraturan KPU Nomor 394 bahwa pendaftaran calon kepala daerah yang diusung oleh DPD kabupaten/kota adalah SK kepengurusan partai dari DPD kabupaten/kota yang dianggap sah oleh DPP, kemudian DPP yang membawa SK tersebut ke KPU RI. Kemudian KPU RI menurunkan dihalaman web KPU RI. Inilah yang kita download,” tutup Heldo.

Terkait hal itu, sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi telah menerima pelaporan dan permohonan penyelesaian sengketa Fauzan Haviz terhadap tindakan KPU Bukittinggi yang telah menetapkan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil walikota di Pilkada serentak 9 Desember 2020, yang diajukan oleh DPD Partai PAN Kota Bukittinggi, pada hari Selasa, (29/09).

Laporan tersebut di terima oleh dua orang staf Bawaslu kota Bukittinggi. “Laporan hari ini merupakan pelaporan terkait pelanggaran etik dan administrasi KPU Bukittinggi dengan tidak diindahkannya putusan Makamah Agung (MA) No : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019 yang memenangkan Fauzan Haviz sebagai pengurus sah PAN Bukittinggi,” kata Fauzan.

Menurut Fauzan, dirinya adalah pengurus DPD PAN Bukittingi yang sah. Sikapnya ini dilandaskan juga pada putusan Mahkamah Partai PAN No: 0009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018. Salah satu butir keputusan mahkamah partai itu menyatakan bahwa Rahmi Brisma bukanlah ketua PAN Bukittinggi. (rir)