Hukum

Ninik Mamak 40 Nagari Agam Tuo Hadiri Sidang Lapangan PTUN Padang di Pasar Atas Bukittinggi

Sidang Lapangan Pengukuran Pasar Atas oleh PTUN Padang

Bukittinggi – Sedikitnya tiga (3) orang Hakim dan satu (1) orang Panitera dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang bersama sejumlah pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Bukittinggi melakukan sidang lapangan di area pasar atas, Kota Bukittinggi,

Sidang lapangan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian persidangan atas perkara dugaan tindak pidana pamalsuan penerbitan surat Sertifikat Hak Pakai No. 21/2018 di Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat seluas 18.740 m2 atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi yang dilakukan oleh Yuen Karnova selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Bukittinggi dan yang telah diterbitkan oleh BPN Bukittinggi.

Selama proses sidang lapangan hadir diantaranya sebagian tokoh masyarakat/Ninik Mamak 40 Nagari Agam tuo, diantaranya, Asbir Dt. Rajo Mangkuto (86) asal Nagari Simarasok, Taufik Dt. Nan Laweh, Yulius Rustam, Young Happy, Asraferi Sabri, Tim Pengacara Didi Cahyadi Ningrat, Fani Fauzi, serta sejumlah masyarakat dan pedagang yang dikawal oleh pihak Polres Bukittinggi, di Pasar Atas Kota Bukittinggi, Selasa kemarin, (22/09).

Usai proses sidang lapangan, menurut kuasa hukum Penggugat, Didi Cahyadi Ningrat bahwa alas hak yang diterbitkan Pemko Bukittinggi ada beberapa perbedaan dengan hasil pengukuran di dalam proses sidang lapangan. Ternyata ada batas sepadan yang bergeser dari batas yang telah diterbitkan.

Selain itu ditambahkan oleh Fani Fauzi, kuasa hukum Penggugat bahwa banyak batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang telah diterbitkan oleh BPN yang juga selaku Tergugat. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan percepatan penerbitan Surat Sertifikat Hak Pakai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.

Seperti diketahui sebelumnya, pertokoan Pasar Atas Bukittinggi terbakar pada tanggal 30 Oktober 2017. Tanah Pasar Atas Bukittinggi yang sebelumnya milik bersama Serikat 40 Nagari Luhak Agam tuo diklaim secara sepihak oleh Sekda Kota Bukittinggi Yuen Karnova bahwa Tanah Pasar Atas adalah tanah negara.

Hal tersebut dibuktikan dengan penerbitan surat Pernyataan Nomor : 590.23/DPUPR-PTNH/I-2018, pertanggal 7 Januari 2018, menyatakan, bahwa pemerintah Kota Bukittinggi telah menguasai sebidang Tanah Negara yang berasal dari bekas Pasar Fonds sejak tahun 1945. Lokasi di Pasar Atas, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Bukittinggi, luas tanah 18.740 m2. Surat Sekda itu diikuti Surat Keterangan Lurah Benteng Pasar Atas yang tanggalnya sama 7 Januari 2018.

Sebagian Tokoh Masyarakat/Ninik Mamak 40 Nagari hadiri sidang lapangan

“Atas dasar Surat dari Sekda dan Lurah itu yang diterbitkan sertifikat tanah Pasar Atas oleh BPN Bukittinggi. Dalam waktu kurang satu bulan, pada bulan Februari 2018. BPN menerbitkan sertifikat Pasar Atas Nomor 21 Tahun 2018 saat dipimpin oleh Yuliando, SH, yang kemudian pensiun akhir tahun 2018 diangkat sebagai Dewan Pengawas PDAM Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi,” kata Didi.

Sejarah Singkat Pasar Atas;

Pasar Atas adalah Pasar Serikat Agam tuo telah ada jauh sebelum kolonial Belanda masuk ke Nagari Kurai sebagai salah satu Nagari di Agam Tuo, Luhak Agam.

Menurut pendapat Asbir Dt. Rajo Mangkuto yang juga pelaku sejarah serta sebelumnya pengurus pasar atas mengatakan, “Pasar Bukittinggi iko terbentuk berdasarkan hukum adat, bukan hukum yang lain. Berdasarkan sejarah banyak hasil bumi yang dijual oleh masyarakat 40 Nagari di pasar Bukittinggi untuk diekspor.”

Asbir Dt. Rajo Mangkuto

Bangunan Pasar Serikat berupa los-los yang diberi nama sesuai nama nagari-nagari di Luhak Agam. Jauh sebelum Belanda masuk ke Kurai/Bukittinggi, Pasar Serikat Agam tuo sudah jadi sentral perekonomian di daerah Minangkabau daratan.

Pada Tahun 1784 di Pasar Serikat Agam tuo, niniak-mamak Agam tuo bermusyawarah menyepakati penggantian nama kawasan pasar yakni dari Bukik Kubangan Kabau atau Bukik Kandang Kabau menjadi Bukik nan Tatinggi. Tepatnya tanggal 22 Desember 1784 menjadi patokan dan dijadikan tanggal lahirnya nama Bukittinggi.

Dalam sejarahnya, usai Perang Padri (1821-1838) Belanda di Luhak Agam yang berbasis di Nagari Kurai mulai menata pemerintahannya. Pasar Serikat Agam dikelola Belanda, catatan sejarah mengungkapkan, hal itu terjadi melalui musyawarah niniak-mamak Agam Tuo. Tahun 1937, ada perjanjian niniak-mamak Agam Tuo dengan Belanda (Gemeente Fort de Kock = pemerintah Fort de Kock/Belanda) yang memberi izin Pasar Serikat Agam Tuo dikelola Gemeente Fort de Kock).

Pemerintah Belanda membayar hasil pengelolaan Pasar Serikat kepada nagari-nagari di Agam tuo melalui pengurus Komite Pasar/Sarikat Haq. Hal itu berlangsung sampai Belanda kalah hingga kemudian Jepang berkuasa 2,5 tahun. Di setiap zaman penjajahan Belanda, Jepang dan hingga zaman kemerdekaan, komite Pasar Serikat yang ditunjuk mewakili 40 Nagari tetap ada dan aktif. Tanah Pasar Serikat Nagari Agam Tuo tidak pernah berubah atau pindah kepemilikan atau dihibahkan ke pihak lain, baik pemerintah/negara; Belanda, Jepang maupun pemerintah Republik Indonesia.

Tahun 1972 Pasar Serikat Agam tuo terbakar. Ketika dibangun di bawah koordinasi pemerintah kota, selesai tahun 1974/1975, status tanah tidak berubah, tetap sebagai tanah eks. Oasar Serikat Agam tuo. Sampai pada tahun 2016, tanah Pasar Atas eks.Pasar Serikat Agam tuo tidak tercatat di data pemerintah kota Bukittinggi sebagai aset kota, maupun aset pemerintah pusat/negara.

Terkait dengan pasar atas lanjut Asbir, sejak tahun 1955-1958 saya telah menjadi pengurus pasar atas yang sebelumnya pernah menjadi Walinagari Simarasok, Baso Kabupaten Agam. Atas kebijakan seluruh nagari, ada pembagian hasil keuntungan pasar atas kepada 40 Nagari Agam Tuo yang salah satunya pembangunan jembatan diantaranya jorong Sungai Angek, jembatan besi gadang lalu jembatan dibaliak Bukit Kacang dan jembatan Anak Aie.

Tengah: Taufik Dt Nan Laweh

Sementara itu Tokoh Masyarakat/Ninik Mamak Kurai Bukittinggi, Taufik Dt Nan Laweh menambahkan, sebagai Ninik Mamak, sampai ini saya belum pernah melihat adanya surat/sertifikat pasar atas yang telah diterbitkan oleh BPN Bukittinggi. Saat saya hadir dalam sidang lapangan, saya menilai ini adalah murni proses perjuangan pembuktian Ninik Mamak Urang Agam yang Haknya telah dirampas oleh Pemko Bukittinggi.

“Terus terang saya mendukung, perjuangan Hak Ninik Mamak 40 Nagari Agam melalui PTUN Padang untuk mendapat kejelasan tentang Hak tanah pasar atas.” ujarnya. (rir)