Hukum

Pasca Tetapkan Paslonkada, Fauzan Haviz Akan Laporan KPU Bukittinggi Ke Bawaslu

Bukittinggi –  Menanggapi pasca penetapan dan nomor urut tiga (3) pasangan calon kepala daerah untuk Kota Bukittinggi, Fauzan Haviz akan melayangkan surat pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi atas tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi yang telah meloloskan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi.

Menurut Fauzan Haviz yang ditemui pada hari Kamis Malam, (24/09), “Besok atau lusa saya akan melayangkan surat pelaporan kepada pihak Bawaslu Bukittinggi atas keteledoran pihak KPU Kota Bukittinggi yang telah meloloskan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh DPD Partai Amanat Nasional Bukittinggi.”

Memang upaya ini akan terus saya laporkan hingga pihak-pihak terkait memahami arti permasalahan hukum. Meski banyak pihak yang terus berupaya untuk menghentikan saya agar menerima saja hasil putusan yang telah ditetapkan oleh DPP PAN.

Namun bagi saya, lanjut Fauzan, nilai sebuah kebenaran adalah harga mati. Sebelumnya KPU Bukittinggi sudah menerima tiga (3) kali surat peringatan dari saya agar tidak menerima paslon kepala daerah yang diusung oleh pengurus DPD PAN Bukittinggi dibawah kepemimpinan Rahmi Brisma.

Hal tersebut terkait dengan DPW PAN Sumatera Barat belum mengembalikan Hak-hak saya sebagai Ketua DPD PAN sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Partai sesuai dengan putusan Makamah Partai Amanat Nasional tanggal 5 Juli 2018 yang dikuatkan oleh  Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019.

Hingga saya mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanggal 25 Oktober 2019. Namun DPW PAN Sumatera Barat masih tetap tidak menjalankan Putusan Makamah Partai PAN butir 4 meskipun mendapat teguran/aanmaning dari Pengadilan melalui Jurusita.

Tapi apa boleh buat, pihak KPU Kota Bukittinggi selalu bardalih masalah ini adalah masalah internal dalam Partai PAN.
Ini membuktikan, tambah Fauzan, KPU Bukittinggi tidak memahami permasalahan tentang hukum.

Dalam hal yang sama, sebelumnya Fauzan Haviz telah membuat pelaporan kepada perwakilan Komnas Ham RI dan Ombudsman RI di Padang pada tanggal 16 September 2020. Adapun pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU Bukittinggi adalah Irwandi-David Chalik hasil dari koalisi partai yang diusung oleh PAN, Partai Nasdem dan PKB. (rir)