Headline

PDAM Harus Buat Surat Pernyataan Kehilangan

DETAKSUMBAR.COM,PADANG,—Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi antara pemohon Danil St Makmur dengan termohon PDAM di Komisi informasi  (KI) Sumbar, Jumat 11/8 sudah ketok palu.

“Dari lima permohonan informasi, empat permohonan sudah diberikan saat persidangan, satu permohonan sampai putusan tidak diberikan,”ujar Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar, Arfitriafi.

Empat permohonan informasi yang dipenuhi termohon yaitu MoU PDAM dengan Bank Bukopin terkait Payment Point Online Bank (PPOB), surat perjanjian PDAM dengan pihak ketiga pengelola PPOB, berapa upah pungut dibayarkan PDAM ke Bukopin dan sejak kapan PPOB diberlakukan PDAM Kota Padang.

Sedangkan satu permohonan informasi terkait MoU PDAM dengan Bank Bukopin sebelum Payment Point Online Bank, PDAM bersikukuh mengatakan tidak ditemukan lagi.

“Majelis Komisioner KI Sumbar menyatakan pernyataan tidak bisa diterima, PDAM diperintahkan membuat surat pernyataan dokumen hilang dan memberikan kepada para pihak 14 hari kerja sejak putusan,”ujar Arfitriati didampingi anggota Majelis Komisioner Yurnaldi dan Adrian Tuswandi.

Adrian Tuswandi menambahkan, PDAM harus mamatuhi putusan KI karena yang diminta tidak ditemukan tinggal buat surat pernyataan di atas matrey bahwa barang tidak ditemukan lagi karena Gempa 2009 menghancurkan gedung kantor.

Pada persidangan marathon dan menjadi sidang terpanjang sejak KI Sumbar ada, PDAM termasuk antusias memenuhi panggilan sidang.

Bahkan PDAM sangat merespon terkait soal permohonan informasi publik yang diajukan pemohon Danil St Makmur, terbukti dalam persidangan PDAM memberikan semua permohonan informasi termasuk soal perjian sebelum PPOB.

“Dokumen itu tidak dtemui lagi soalnya sejak gempa bumi 2009 kantor hancur, arsip dan surat surat banyak tidak dijumpai,”ujar Hendra pada persidangan sebelumnya.

Sedangkan terkait layanan PPOB Majelis Komisioner menilai sudah menjadi keharusan dan PDAM juga menunjukan keterbukaan informasi publiknya.

Atas putusan itu Ketua Majelis Komisioner Arfitriati menjelaskan para pihak berdasarkan pasal 60 Perki 13 tahun 2013 bisa mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang dalam 14 hari kerja.

“Jika para pihak tidak menempuh keberatan maka putusan KI berkekuatan hukum tetap, dan tidak dilaksanakan pemohon bisa mengajukan penetapan ke pengadilan setempat berdasarkan PERMA RI 2 tahun 2011,”ujar Arfitriati. (rilis)