Ekonomi

Perkindo Sumbar Gelar Musyawarah Daerah (Musda) III

Detaksumbar.com- Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sumbar gelar Musyawarah Daerah (Musda) III di Hotel Kryad Bumi Minang. Ada lima calon yang ikut bersaing menjadi ketua dalam musda Perkindo ini. Lima calon itu adalah, Zulfikar Agus Salim, Asmardi, Dedi Vitra Johor, Albert Anwar dan Hendriko Fermi.

Ketua Pelaksana Musda III Perkindo Sumbar, Albert Anwar mengatakan musda akan memilih ketua sekaligus formatur yang akan membentuk kepengurusan DPD Perkindo Sumbar periode 2018-2023. Semua calon juga sudah disetujui oleh majelis pendiri yang diketuai Mulyadi. “Semua kandidat punya peluang, karena mereka punya potensi dan merupakan sosok kompeten di bidangnya,” ungkapnya.

Musda III Perkindo Sumbar ini mengusung tema “Melewati Satu Dasawarsa Perkindo, Meningkatkan Kompetensi Perusahaan yang Profesional dan Kompetitif.” Intinya anggota Perkindo Sumbar diharapkan meningkatkan kualitas dan daya saing serta membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan di Indonesia. “Ada 170 peserta yang ikut dalam musda ini, ditambah anggota peninjau DPP Pusat, pemerintah daerah, LPJK dan perguruan tinggi serta dinas terkait. Semua kita undang,” jelasnya.

Menurut Albert, Musda III DPD Perkindo Sumbar akan menyusun pedoman program kerja strategis sekaligus membahas masalah organisasi dan masalah lain yang berhubungan dengan tugas serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO). “Rencananya, kami juga akan mengangkat dewan pengawas sebagai pengontrol jalannya organisasi,” tambah Albert didampingi Bendahara Perkindo Hendriko Farmi dan panitia lainnya, Zulfitri Catra.

Dijelaskannya, ada beberapa isu krusial yang akan dibahas dalam musda ini, di antaranya tentang penerapan billing rate. Saat ini di Sumbar, remunerasi tenaga ahli masih belum sesuai Permen PUPR No 19 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dan keberpihakan pada usaha kecil.

Di Sumbar bidang jasa konsultasi tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi non-kecil (menengah dan besar). Cuma ada kualifikasi kecil (K1 dan K2) sehingga paket pekerjaan menengah dan besar pemenangnya perusahaan luar daerah. Lalu, terkait kesiapan dalam penerapan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Dalam posisi ini, perusahaan konsultan di daerah tidak bisa mengerjakan paket menengah dan besar (di atas Rp 750 juta). Pemenangnya selalu perusahaan dari luar Sumbar. Ini sangat penting kita bahas,” tegas Albert Anwar.

Ketua DPD Perkindo Sumbar, Indra Farni mengatakan Perkindo adalah ujung tombak pembangunan. Berkualitas-tidaknya sebuah proyek pembangunan juga ditentukan oleh peran konsultan. “Tantangan kita ke depan lebih berat, apalagi dalam menghadapi MEA. Kalau kita tidak terus memperbaiki diri, kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Ketua Perkindo dua periode ini.

Dalam rangkaian musda nanti juga akan diluncurkan Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo). Pertahkindo diisi ahli-ahli konsultasi yang ahli di bidangnya. “Dengan demikian kita tak akan kekurangan tenaga ahli,” terangnya. (*)