Headline

Pilkada dibiayai APBN, Mungkinkah?

 

Pilkada dibiayai APBN, Mungkinkah?
Oleh Fitriyenti
Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar

Sebagai Negara demokrasi kita patut berbangga dengan keberlangsungan demokrasi di Republik Indonesia ini. Tahun-tahun politik menjadikan suasana berbangsa lebih terasa hidup akhir-akhir ini. Bagaimana tidak setelah pemilihan serentak 2019 yang sudah digelar 17 April 2019 lalu, sekarang sudah kembali masuk pada tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dari pesta demokrasi nasional, akan kembali dijajal pesta demokrasi daerah di 270 daerah di seluruh Indonesia. Dengan rincian 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan 37 pemilihan Walikota.

Pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat  di wilayah Provinsi, dan Kabupaten /Kota secara langsung dan demokratis. Sama seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilihan kepala daerah tetaplah menjadi kewajiban dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakannya.

Jika pemilu legislatif dan pemilu presiden diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 maka pemilihan kepala daerah mengacu pada Undang-Undang no 10 Th 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah  nomor 1 tahun 2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan regulasi berbeda, beberapa aturan tentu saja berbeda. Tahapan pemilu yang selalu dimulai dari penyusunan dan perencaan anggaran, dimana Pemilihan Umum dibiayai dari anggaran Nasional (APBN) maka sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 anggaran Pemilihan kepala daerah dibiayai oleh daerah (APBD) dalam bentuk hibah. Ini tercantum dalam pasal 166 ayat (1) berbunyi : Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat didukung oleh anggaran  Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berjalannya tahapan dalam setiap pemilihan tentu saja bergantung pada ketersediaan anggaran. Meskipun dalam peluncuran Pilkada serentak 2020 di Jakarta tanggal 23 September 2019 Kemendagri melalui Menteri Dalam Negeri secara tegas menyatakan bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah siap mendukung (Pendanaan) pelaksanaan pilkada serentak 2020 di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Dibalik itu, Proses penganggaran pemilihan kepala daerah ini cukup rumit. Karena ini adalah penyelenggaraan pesta demokrasi daerah, rilnya pendanaan dianggarkan oleh daerah. Dengan mekanisme KPU membuat rancangan anggaran pelaksanaan pemilihan dan kemudian diusulkan kepada pemerintah daerah. Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pencermatan, mengkaji dan membahas besaran yang diusulkan oleh KPU untuk kemudian disepakati bersama dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Sekilas sepertinya terlihat sederhana dan mudah, namun tidaklah begitu dalam hal pelaksanaan. Meskipun dalam Peraturan KPU No.15 Th 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Ditetapkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan tgl 1 Oktober 2019. Pada kenyataannya hingga hari ini masih ada daerah-daerah yang belum menanda tangani NPHD. Bahkan Kemendagri sudah mengumpulkan semua kepala daerah berserta KPU/Bawaslu se Indonesia yang melaksanakan pilkada untuk menyegerakan penandatanganan NPHD. Dalam pertemuan tersebut diberikan perpanjangan waktu penandatanganan hingga 14 Oktober 2019, namun ternyata sampai hari ini masih juga ada daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD.

Keterlambatan melakukan penandatanganan NPHD di beberapa daerah dipengaruhi banyak faktor. Meskipun jika ditilik satu persatu persoalan yang dihadapi rupa-rupanya sama di setiap daerah. Ketersediaan anggaran menjadi alasan pemerintah daerah lambat memutuskan jumlah besaran yang sanggup dihibahkan untuk pelaksanaan pilkada. Tak jarang, dalam pembahasan anggaran, pemerintah daerah mengemukakan defisit anggaran yang mereka alami di daerah. Ini tentu bukan alasan , karena Undang-Undang sudah mengatur jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa daerah harus menganggarkan untuk pelaksanaan pilkada 2020. Mestinya daerah juga sudah mencadangkan dan siap menggelontorkan anggaran sesuai kebutuhan penyelenggara pemilu.

Selain itu, dalam pembahasan anggaran pilkada di beberapa daerah terjadi perdebatan yang cukup alot antara pihak KPU dengan pemerintah daerah. Apapun persoalannya dua pihak tentu mesti mampu saling memahami kondisi masing-masing.

Segala dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran menarik untuk dicermati, sebagai lembaga profesional KPU tentu harus menyusun anggaran sebaik mungkin, mengakomodir semua kebutuhan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan, anggaran mestilah detil, efisien dan efektif dalam penggunaan. Pemerintah daerah selaku pemberi hibah tentu juga mesti cermat mempelajari usulan anggaran. Dua belah pihak harus duduk bersama secara kooperatif, harus saling terbuka. Dengan begitu kesepakatan akan lebih mudah untuk dicapai. Sehingga proses tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini berjalan dengan baik.

Terlepas dari semua dinamika yang dihadapi setiap penyelenggara di masing-masing daerah untuk sampai pada sebuah titik temu kesepahaman, mungkin sudah saatnya mengkaji kebijakan terkait anggaran pilkada ini dilakukan. Apakah pendanaan lewat hibah daerah ini efektif untuk terus dilakukan atau mungkinkah biaya pilkada bisa dibebankan pada APBN? dengan metode atau cara tertentu yang diatur dalam aturan keuangan khusus. Akan lebih mudah menelurkan kebijakan dengan satu pintu, daripada diserahkan pada daerah yang berpotensi menghambat berjalannya tahapan pilkada karena keterlambatan penandatanganan NPHD.

Ahh semoga angan-angan ini diseriusi oleh pihak-pihak yang berkompeten dan punya kewenangan menyusun kebijakan-kebijakan, untuk dikaji dan dan didalami lebih lanjut.
Batusangkar, 16 Oktober 2017 (*)