Headline

Polda Sumbar Adakan LATKATPUAN Pilkada 2020

Padang- Dalam mengantisipasi penyebaran HOAX dan kriminalitas dalam pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2020, Kepolisian Daerah Sumatera Barat adakan pekatihan peningkatan kemampuan dalam menghadapi pilkada (LATKATPUAN), disebuah hotel di kota Padang, Rabu (5/2/2020).

Pada pelatihan tersebut dihadirkan 4 nara sumber, Izwaryani berasal dari KPU, Fifner Bawaslu Ilham Adelino Azre, Akademisi dan Muhamad Mufti Sarfie pemantau.

Mewakili Dir Ibtelkam, Kasubdit 1 Intelkam Polda Sumbar AKBP Jufnedi, SH dalam membuka acara mengatakan, adanya pelatihan ini adalah upaya bagaimana pilkada menjadi ajang pesta tanpa hoax dan dilaksanakan dengan rasa kekeluargaan.

“Kita berharapa pilkada itu menjadinoesta tanpa hoax, sehingga semua terselnggara dengan baik damai dan tenang,’ ulas Jufnedi.

Hal senada juga disampaikan Izwaryani atau kerapa dipanggil Adiak, ketua divisi tekhnis penyelenggara pemilu KPU Sumbar, dimana masyarakat diharapkan tidak terpancing dengan hoax, sehingga gejolak tidak terjadi.

Ditambahkannya, semua tahapan akan terus dilaksanakan berdasarkan aturan undang-undang dan peraturan KPU, serta aturan lainnya, dan proses tersebut tidak boleh menyimpang, karena Pilkada harus berjalan dengan landasan kejujuran tanpa keberpihakan.

Dalam pilkada serentak 2020, juga dengan biaya murah jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti DKI.

“Diharapakan masyarakat jangan terpancing hoax, jika memang ada yang dirasakan ragu terhadap tahapan dan penyelenggaran, bisa bertanya ke KPU atau penyelenggara lain, dan semua ada saluran hukumnya jika dianggap ada pelanggaran, baik bagi penyelenggara maupun pada peserta,” beber Adiak.

Sekaitan dengan pernyataan Adiak, Dosen Fisip Unand Ilaham Adelino Azre mengatakan, secara prosedural demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik, namun secara substanstantif belum membawa manfaat pada masyarakat didaerah.

Itu terjadi karena partai politik belum bisa mencalonkan sosok yang sesungguhnya, ditambah lagi kesadaran masyarakat rendah tidak punya kritik yang baik, bahkan kelompok masyarakat sipil seperti kurang respon.

Itu semua akan membuat jenuh masyarakat dalam berpolitik, sehingga keenggaan untuk ikut serta dalam pemilu maupun pilkada, dan akhirnya partisipasi pemilih menjadi menurun.

“Dalam kampanye seluruh dunia khususnya Indonesia, polarisasi dan hoax itu merupakan hal yang biasa, namun itu yang harus diantisipasi, jika berita itu bohong maka dan terus menerus disiarkan, maka orang lain akan menganggap benar,” tegas Azre.

Selain kelemahan masyarakat sipil dalam mengantisioasi hoax, namun potensi kinflik pada pilkada mendatang, akan tetap diawasi Bawaslu.

Anggota Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, masyarakat mungkin hanya berfikir kenapa pemilu hanya sehari namun kenapa sepertinya KPU sangat sibuk, padahal pemilu atau pilkada tidak sesederhana fikiran masyarakat tersebut, karena harus memiliki tahapan yang ruwet.

Bawaslu yang saat ini memiliki kewenangan sangat besar, akan tetap mengawasi semua proses yang ada, sehingga meminimalisir kemungkinan negatif atau kekerasan pemilu.

Proses seleksi yang dilakukan KPU, rermasuk rekrutmen ppk dan pps juga menjadi pengawasan Bawaslu, untuk memastikan tidak akan timbul masalah baru, karena rekrutment adhock KPU akan berdampak dalam pemutakhiran data pemilih.

Saat ini Bawaslu Sumbar sudah melakukan pendataan potensi konflik, sehingga dengan data itu bisa cepat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik.

‘Kita sudah lakukan pemetaan potensi konflik, dan Alhamdulillah kiita di Sumbar punya hubungan harmonis dengan KPU, sehingga jika ada tanda-tanda akan terjadi kejanggalan bisa segera didiskusikan,” ulas Vifner yang juga pernah menjadi komisioner KPU.

Vifner juga meminta KSN agar menindak tegas ASN yang berpolitik praktis atau memiliki keberpihakan, meskipun calon yang didukungnya menang tetap tidak boleh diberi jabatab apapun.

Pernyataan tiga narasumber terdahulu tanpaknya seiring dengan apa yang disampaikan pengamat penilu Muhamad Mufti Syarfie, yang sarat dengan pengalaman sebagai penyelenggaradan saat ini ketua jaringan demokrasi Indonesi (JaDI) Sumbat, dimana akan ada saja gugatan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dalam masa-kemasa.

Mufti berharap dalam pilkada 2020 mendatang semua komponen masyarakat, agar jangan memancing dan jangan terpancing dalam menyebar hoax, akan menyebabkan pemilu tersebut menjadi cedera.

“Selama saya menjadi penyelenggara sudah cukup banyak cara untuk mengantisipasi isu negatif termasuk hoax, namun memang permasahan dalam penyelenggaran pemilu amat komplit, sehingga amat dibutuhkan partisipasi semua komponen masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan dan pemilihan,” ulas Mufti

Ditambahkan Mufti, meskipun Ranah Minang merupakan gurunya demokrasi, namun sistem kekerabatan bisa menjadi problem, makanya perlu perkuatan penyelenggara.

“Kita berharap pada semua pihak, setelah usai pemilihan semua kembali bersatu tiada lagi perpecahan, sehingga sama-sama membangun negri ini,” tukuk Mufti.

Pelatihan yang dihadiri nerbagai organisasi masa,agama,pemuda dan profesi ini berjalan lancar dan hangat, antara peserta dan nara sumber saling mengisi.

Sebagai penyelenggara, AKBP Jufnedi memberikan aplaus pada semua peserta dan nara sumber, karena tetap bisa mengikuti pelatihan dengan baik dari awal sampai akhir.(nov)