Pilkada

Ruzi Haryadi: APK Billboard dan Videotron Hanya KPU Boleh Fasilitasi

Rapat Koordinasi, Konsolidasi dan Evaluasi Penertiban APK

Bukittinggi – Terkait alat peraga kampanye (APK) jenis Billboard dan Videotron hanya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang boleh memfasilitasi, tidak boleh difasilitasi sendiri. Hal ini diungkap oleh Ruzi Haryadi, Ketua Bawaslu saat rapat kordinasi dan konsolidasi dan Evaluasi Penertiban APK dengan KPU yang diwakili Benny Aziz, utusan pasangan calon kepala daerah nomor urut 1 dan 3, utusan pasangan calon gubernur nomor urut 2, Tim Pokja Penertiban Kota Bukittinggi dan Jurnalis, di Kantor Bawaslu Bukittinggi, Sabtu, (07/11).

Dalam rapat tersebut Ruzi mengatakan, “Dasarnya PKPU No 11 Tahun 2020, pasal 28 ayat 1 tentang pemasangan APK bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pencetakan umbul-umbul, spanduk, baliho dan atau pemasangan billboard dan Videotron. Artinya, jika KPU hanya memfasilitasi umbul-umbul, spanduk, baliho maka untuk APK tambahan hanya APK yang difasilitasi KPU itu.”

Lanjut Ruzi, pasangan calon kepala daerah hanya boleh menambahkan APK jenis umbul-umbul, spanduk, baliho tidak untuk menambahkan APK jenis Billboard dan Videotron. Lalu untuk ukuran APK jenis umbul-umbul maksimal berukuran 0,8 M X 3 M, spanduk 1 M X 3 M, baliho 3 M X 4 M.

Peserta rapat

Selain itu, kata Ruzi, berdasarkan surat keputusan KPU No. 78 Tahun 2020 Tentang penetapan spesifikasi dan jumlah penambahan bahan kampaye dan alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon, yaitu untuk penambahan jenis baliho sebanyak 10 buah per Kota, umbul-umbul sebanyak 40 buah per Kecamatan, spanduk sebanyak 4 buah per Kelurahan kecuali untuk Kelurahan Sampiran.

Sementara itu, Asneli Warni, Kordinator Bidang Hukum Bawaslu Bukittinggi, menambahkan bahwa dalam Pasal 28 ayat 5, PKPU No 11 Tahun 2020 berbunyi KPU Provinsi atau KPU Aceh atau Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 4 dengan Surat Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tambah Asneli, artinya dalam hal ini pasangan calon bisa menambah APK sesuai ukuran yang difasilitasi oleh KPU (umbul-umbul, spanduk, baliho) yang jumlah maksimal penambahan sebayak 200% untuk masing-masing APK yang difasilitasi. Sementara terkait dengan penertiban APK jenis billboard milik pasangan calon kepala daerah nomor 2 kota Bukittinggi, masuk dalam kategori APK jenis baliho yang melebihi ukuran. (rir)