Headline

Sebelum Paslon Partai Mendaftar, KPU Pastikan Kepengurusan Sah PAN Bukittinggi

Ketua KPU Bukittinggi, Heldo Aura

Bukittinggi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi akan memastikan kepengurusan terbaru dan yang sah terhadap Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi sebelum pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur partai mendaftar di KPU pada tanggal 4-6 September 2020.

“KPU Bukittinggi akan segera melakukan konsultasi ke DPP PAN, KPU RI, MA dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendapatkan kepastian kepengurusan PAN Bukittinggi yang terbaru dan yang sah,” ucap Ketua KPU Bukittinggi, Heldo Aura, Kamis, (30/07).

Menurut Heldo, KPU Bukittinggi tidak mau melakukan kesalahan kedua kali hanya karena kelalaian atau kesalahan prosedur dalam menerima pendaftaran para pasangan calon (paslon) kepala daerah yang melalui jalur partai politik, terutama dari partai PAN.

Klarifikasi itu akan kita lakukan juga ke lembaga peradilan baik ke MA dan DKPP, apakah sah atau tidak kepengurusan baru PAN Bukittinggi. Selain itu KPU juga akan melakukan edukasi ke partai agar segala sesuatu-nya clear dan tidak ada masalah baru yang muncul.

Sebelumnya pada bulan Januari 2020, putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Republik Indonesia (RI) yang berlangsung di Jakarta membahas perkara Pengaduan Fauzan Haviz melawan Teradu KPU dan Bawaslu Bukittinggi mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

Atas peristiwa tersebut, berdasarkan salinan putusan DKPP RI perkara nomor: 294-PKE-DKPP-IX-2019 Beni Aziz (Ketua KPU Bukittinggi sebelumnya) secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administrasi pemilu dalam proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2019.

Berdasarkan kronologis singkat kejadian, dari salinan putusan perkara bahwa KPU Kota Bukittinggi dinilai tidak menanggapi adanya laporan tentang adanya sengketa diinternal DPD PAN Bukittinggi pada tahun 2018. Sehingga terhadap sengketa yang sedang berlangsung, diharapkan KPU Kota Bukittinggi tidak menerima kepengurusan DPD PAN Bukittinggi dibawah Pimpinan Rahmi Brisma serta pencalonan anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk tahun 2019.

Atas perbuatannya terhadap pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu itu, akhirnya Beni Aziz selaku Teradu I diberi sanksi peringatan keras dan diberhentikan sebagai Ketua KPU Kota Bukittinggi terhitung sejak putusan dibacakan. (rir)