Headline

Sejumlah Oknum PNS Pemko Bukittinggi Diduga Terlibat Aktif Pemenangan Paslon Petahana

Ilustrasi istimewa: Oknum PNS Kota Bukittinggi Diduga Terlibat Pemenangan Petahana

Bukittinggi – Pasangan bakal calon (Paslon) kepala daerah dari jalur independen, Martias Tanjung dan Taufik Dt. Laweh yang sebelumnya masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, akhirnya membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi pada hari Rabu, 23 Juli 2020 yang berisi tentang adanya dugaan keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bukittinggi terhadap Paslon Ramlan Nurmatias dan Syahrizal Dt. Palang Gagah.

Saat dihubungi pada hari Kamis, 29 Juli 2020, Martias Tanjung mengatakan bahwa menghargai kinerja Bawaslu Kota Bukittinggi butuh syarat-syarat formil dari setiap pelaporan.

“Namun kami tidak puas atas apa yang telah mereka lakukan karena banyak fakta-fakta yang sudah terungkap diabaikan, jadi sebenarnya materilnya sudah ada, karena terbatasi oleh syarat formil, maka belum bisa ditindak lanjuti,” ujarnya.

Untuk itu tambah Martias saat menyampaikan laporan itu ke Bawaslu, kami akan membuat laporan baru tentang ada dugaan PNS Pemko Bukittinggi ikut terlibat aktif, ada bukti rekaman, jelas nama-nama yang terlibat, jelas materi pembicaraan urusan pemenangan paslon incumben, jelas proaktif bekerja mengumpulkan KTP masyarakat Bukittinggi untuk incumben dari jalur independen sebagai persyaratan lolos di KPU.

Lalu kami diminta oleh Bawaslu untuk menyampaikan siapa saja saksi yang melihat langsung yang bisa menguatkan laporan tersebut. “Kami tentu keberatan, apabila ada jaminan dari Bawaslu terhadap perlindungan para saksi kami siap. Sebenarnya perbuatan tindak pidana pemilu ini ada, syarat formil ada, saya sendiri yang melaporkan kok,” katanya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzy Haryadi saat ditemui dikantor Bawaslu pada hari Kamis, 29 Juli 2020 mengatakan, “Betul telah masuk beberapa laporan dari pasangan Martias Tanjung pada hari Rabu, 23 Juli 2020 yang dilaporkan langsung oleh Bapak Martias Tanjung ke Bawaslu. Selain itu ada juga laporan sengketa hasil pilkada dari Paslon M. Fadhli dan Yon Afrizal.”

Lalu kata Ruzy, untuk laporan dari bapak Martias ada beberapa laporan yang telah kami terima, termasuk laporan dugaan keterlibatan PNS Bukittinggi dalam rangka pemenangan Paslon petahana.

Tambah Ruzy, memang ada beberapa alat bukti dan beberapa nama oknum pns yang diduga terlibat. Laporan tersebut telah kami cek sebagai informasi awal dan telah kami panggil beberapa oknum pns yang disebutkan dalam laporan tersebut bapak Martias.

“Memang ada indikasi kearah itu, namun ini kita jadikan informasi awal untuk kita jadikan temuan. Karena laporannya menjadi satu kesatuan, lalu alat buktinya belum cukup kuat sehingga kami menilai laporan pak Martias belum terpenuhi unsur formilnya,” ujar Ruzy. (rir)