Pilkada

Sekecil Apapun Potensi Pelanggaran dilaporkan, Ini Bukti Kecerdasan, Kepedulian Masyarakat Bukittinggi

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasitif, Bawaslu Bukittinggi

Bukittinggi – Untuk mamastikan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di kota Bukittinggi berjalan sesuai aturan yang berlaku, masyarakat kota Bukittinggi dinilai memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Terlihat dari beberapa laporan yang masuk ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bukittinggi.

Hal ini disampaikan Eri Vatria, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kota Bukittinggi, saat acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, pilkada serentak tahun 2020, disalah satu hotel ternama di kota Bukittinggi, Rabu, (14/10).

Menurut Eri, “Ini bukti karena kecerdasan dan kepedulian masyarakat kota Bukittinggi, sekecil apapun potensi pelanggaran dilaporkan ke pihak Bawaslu. Hal ini bertujuan untuk mamastikan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di kota Bukittinggi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Sosialisasi pengawas pemilu partisipatif, pilkada serentak tahun 2020, dihadiri oleh berbagai unsur lembaga masyarakat, diantaranya, SKPP, KNPI, HMI, IMM, PMII, KIPP, Karang Taruna, Pemuda Muslimin Indonesia, Aliansi Mahasiswa se-Kota Bukittinggi dan dr. Vera Mayasari, Sekretaris DKK kota Bukittinggi serta awak media.

Lanjut Eri, kita mengaharapkan partisipasi masyarakat ini tetap berlanjut hingga sampai kepada tahap penghitungan kertas suara. Bukan berarti kita tidak percaya dengan petugas penyelenggara pemilu tapi sekecil apapun potensi kecurangan itu akan dimanfaatkan bagi yang berkepentingan.

Pelanggaran yang harus diantisipasi dari para pasangan calon kepala daerah dan tim pemenangan, salah satunya adalah politik uang. Setiap sosialisasi harus mematuhi protokol Covid. “Jika ditemui dilapangan tidak mematuhi protokol kesehatan juga akan dikenakan sangsi, disamping itu juga tidak dibenarkan bagi para paslon membagikan alat peraga kampanye dibagikan ditempat ibadah dan dilembaga pendidikan,” terangnya.

Selain itu, untuk kampanye lewat media cetak, media online, media sosial dan televisi, para paslon tidak dibenarkan memasangan iklan, karena iklan hanya dibolehkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan telah dicantumkan logo KPU. (rir)