Hukum

Stiker Ubah Kendaraan Hingga Menutupi Cat Dasar, Melanggar Hukum!

Kasatlantas Polres Bukittinggi, AKP. Andri Nugroho

Bukittinggi – Pemasangan stiker di seluruh badan mobil hingga mengubah cat dasar sehingga berbeda dengan fisik warna kendaraan yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka ini merupakan pelanggaran hukum jika mobil tersebut tidak diregistrasi dan diidentifikasi ulang atas kendaraan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Polres Bukittinggi, AKP. Andri Nugroho diruang kerjanya, Rabu, (21/10). Tambah Andri, karena warna dasar fisik mobil dengan keterangan warna kendaraan bermotor pada STNK tidak boleh berbeda. Jika berbeda, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Untuk menghindarinya, maka pemilik mobil wajib mengajukan permohonan registrasi kendaraan bermotor karena ini menyangkut perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik.

Ketika ditanya terkait Pilkada, apakah sudah ada yang melaporkan beberapa kenderaan dari tim pasangan calon kepala daerah di Bukittinggi yang melakukan registrasi dan identifikasi ulang ke pihak Polres, dengan lantang Andri menjawab “belum ada satupun.”

Selain itu kata Andri, registrasi ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.

Dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 64 dijelaskan setiap kendaraan wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut termasuk di dalamnya registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.

Mengenai warna ini juga dikuatkan melalui peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan salah satu data yang terdapat di STNK adalah warna dan dijelaskan STNK adalah bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Perubahan warna, hingga membuat perbedaan dengan keterangan yang tercantum dalam STNK adalah pelanggaran. Ini karena kendaraan tidak diregistrasi dan diidentifikasi ulang.

Resikonya, pemilik kendaraan yang kedapatan saat razia atau pemeriksaan, sesuai pasal 288 dari UU No 22 tahun 2009 adalah kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

“Kami pasti akan tilang, barang bukti yang ditahan bisa berupa surat atau kendaraan,” tegas Andri. (rir)