Hukum

Terdakwa Deny Satriadi Kecewa, Humas PN Bukittinggi Tanggapi Wewenang Hanya Sampai Pada Pelimpahan Berkas

Tengah: Terdakwa Deny Satriadi

Bukittinggi – Panitera Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi dinilai lalai karena tidak menyampaikan pengalihan status tahanan kota pada Terdakwa Deny Satriadi pada peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Padang.

Hal tersebut disampaikan Deny Satriadi kepada wartawan di Bukittinggi, Rabu, (26/8). “Saya kecewa dan sangat disayangkan, panitera beralasan bahwa penasahat hukum tidak mengurus permohonan tahanan tersebut pada tingkat banding, yang jelas tugas dari kepaniteraan,” katanya.

Deny mengaku dirugikan atas kinerja panitera yang tidak melaporkan ke PT Padang, sewaktu pengiriman berkas banding mengenai pengalihan tahanan dari tahanan lembaga pemasyarakatan menjadi tahanan kota.

“Akibat kinerja panitera yang lalai tersebut, berdampak kepada saya yang mana pengalihan tahanan kota yang saya jalani tidak diperhitungkan dan merupakan kerugian yang sangat besar bagi saya,” ujarnya.

Sebelumnya Deny terlibat dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook atau kasus pelanggaran undang-undang ITE terkait penjualan Bank Perkreditan Rakyat Tilatang Kamang, di Kabupaten Agam. Hingga pada akhirnya, Deny dilaporkan dan menjadi Terdakwa dalam kasus pelanggaran UU – ITE sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 A ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016.

Akhirnya Deny divonis pidana penjara selama enam bulan sesuai dengan putusan PN Bukittinggi Nomor perkara: 77/Pid.Sus/2019/PN.BKT tanggal 27 Agustus 2019. Sewaktu peradilan banding ditingkat PT dengan Nomor perkara: 164/PID.SUS/2019/PT pada tanggal 10 Oktober 2019, hukumannya menjadi pidana penjara selama empat bulan.

“Harapan saya, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo agar tidak ada lagi Deny – Deny lainnya. Saya siap menjalani putusan tapi jangan sampai ada Deny – Deny lainnya,” harapnya.

Menanggapi surat terbuka Terdakwa Deny Satriadi yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo dalam kasus pelanggaran undang-undang ITE Pasal 45 A ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016, Humas Pengadilan Negeri Bukittinggi, Renaldi mengatakan pada hari Senin, (30/08) bahwa wewenang PN Bukittinggi hanya sampai pada pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi, Padang. Masalah pemotongan pidana penjara itu urusan Lembaga Permasyarakatan. Lalu apa saja Putusan PT kami tidak ada urusan lagi. Tugas PN Bukittinggi sudah selesai sampai disitu. (rir)