Headline

Terkait Kasus Etnis Rohingya, Andre Rosiade: Pemerintah Indonesia Harus Menarik Duta Besar RI untuk Myanmar

DETAKSUMBAR.COM – Tindakan pembunuhan terhadap kaum islam etnis Rohingya di Myanmar membuat Masyarakat Indonesia gerah, untuk itu Pemerintah Indonesia harus menarik Duta Besar ( Dubes) RI untuk Myanmar sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah Myanmar terhadap islam etnis Rohingya. Sementara Dubes Myanmar untuk RI sebaiknya dipulangkan hingga tindakan pembantaian etnis dihentikan.

Hal itu dikatakan Wasekjen DPP Partai Gerindra yang juga salah satu tokoh Anak muda sumatra barat, Andre Rosiade, Minggu (3/9/2017).

Andre mengatakan, tindakan pemerintah Myanmar terhadap umat islam etnis Rohingya sudah keterlaluan. Untuk itu, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia sudah saatnya mengambil peran penting.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pun, ujar Andre, harus menginisiasi dikeluarkannya Myanmar dari keanggotaan Asean. Indonesia yang berpegangan prinsip politik bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia harus berada di garda terdepan.

“Presiden Jokowi harus segera mengambil tindakan tegas, tindakan Myanmar terhadap islam etnis Rohingya ini sudah luar biasa,” kata Andre.

Andre menambahkan, Nobel Perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi pada 1991 juga harus dicabut. Kenyataannya, ia sebagai tokoh di Myanmar sudah tidak bisa berbuat apa-apa atas konflik yang terjadi.

“Kami mengusulkan nobel Aung Suu Kyi dicabut. Pemimpin de facto Myanmar itu terbukti tidak punya rasa kemanusiaan dan tidak pantas Aung Suu Kyi menerima Nobel Perdamaian,” ujar Andre.

Pembantaian etnis Rohingya,  menurut Andre, masuk kategori tindakan terorisme.

“Indonesia kalau perlu mengirim Pasukan Keamanan dalam payung PBB dan mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk menghukum Myanmar. Bisa juga melalui jalur Asean dan OKI,” pungkasnya.

”Kasus etnis Rohingya juga pembunuhan dan penindasan, telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia bersikap keras, salah satunya dengan memutuskan hubungan diplomatik,” ujar Andre.(*)