Hukum

Tuntut Kejelasan Hak, Fauzan Haviz Lanjutkan Perjuangan ke Komnas Ham RI dan Ombudsman RI

Fauzan Haviz

Bukittinggi – Setelah sebelumnya tidak digubris sebanyak tiga (3) kali surat peringatan Fauzan Haviz (selaku Ketua DPD PAN Kota Bukittinggi, versi putusan Mahkamah Partai PAN dan putusan Mahkamah Agung RI) kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, dengan tujuan untuk tidak menerima bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung dari Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dari versi Ketua DPD PAN Rahmi Brisma, akhirnya Fauzan Haviz melanjutkan pelaporan kepada perwakilan Komnas Ham RI dan Ombudsman RI di Padang, tanggal 16 September 2020.

Saat dihubungi melalui saluran telepon, Kamis, (17/09), Fauzan Haviz mengatakan, benar saya telah melayangkan surat pelaporan kepada perwakilan Komnas Ham RI dan Ombudsman RI di Padang, tanggal 16 September 2020 agar dua lembaga tersebut mengetahui bahwa hingga saat ini DPW PAN Sumatera Barat belum mengembalikan Hak-hak saya sebagai anggota PAN sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Partai sesuai dengan putusan Makamah Partai Amanat Nasional tanggal 5 Juli 2018 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019, hingga kami mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanggal 25 Oktober 2019. Namun DPW PAN Sumatera Barat masih tetap tidak menjalankan Putusan Makamah Partai PAN butir 4 meskipun mendapat teguran/aanmaning dari Pengadilan melalui Jurusita.

Kemudian pada saat sebelum pencalonan Kepala Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 kemarin, kami kembali mengingatkan KPU Kota Bukittinggi melalui tiga (3) surat peringatan bahwasanya DPW PAN masih belum melaksanakan Putusan Makamah Partai PAN yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019, Namun pihak KPU Kota Bukittinggi selalu bardalih masalah ini adalah masalah internal Partai PAN

Bahwa dari pernyataan KPU Kota Bukittinggi tersebut, kami merasa seolah-olah Pihak KPU Kota Bukittinggi tidak Netral dan Professional dalam hal Pelaksanaan Pemilu (PILKADA) Kota Bukittinggi tahun 2020. Padahal dengan jelas dalam pertemuan dengan agenda aanmaning yang diselenggarakan oleh Ketua Pengadilan Kelas 1A Padang pada tanggal 20 Februari 2020 yang dipimpin oleh Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang serta ikut dihadiri oleh KPU Kota Bukittinggi dan Bawaslu Kota Bukittinggi, namun DPW PAN Sumatera Barat tidak menghadirinya dan masih belum melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai keuatan hukum tetap.

Selain itu lanjut Fauzan, dalam isi surat pelaporan tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan, “Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.” Dari ketentuan asas tersebut Komisioner KPU Buktinggi sebagai penyelenggara Pemilu telah melanggar ketentuan asas tersebut setidak-tidaknya asas jujur, adil, kepastian hukum dan tidak professional. Sehingga tidak salah penyelenggara pemilu dikenakan hukuman oleh DKPP, ujarnya.

Berikut ini ketentuan hukum yang dilanggar oleh Komisioner KPU Kota Bukitinggi terhadap permasalahan pelapor sebagai berikut: Pasal 18 huruf I yaitu tidak melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan Jo Pasal 19 huruf f yaitu tidak melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan Jo Pasal 20 huruf n melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; Bahwa ketentuan yang dilanggar disini adalah tidak menjalankan peraturan perundang-undangan. Maksudnya disini adalah Komisoner KPU Kota Buktinggi tidak menjalankan putusan Mahkamah Partai PAN dan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019.

Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dalr Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 421 KUH.Pidana menyebutkan, “Pegawai Negeri yang dengan salah menggunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya dua tahun delapan bulan”

Akhir perbincangan, Fauzan Haviz juga menambahkan, akan membuat pelaporan yang sama kepada pihak Polda Sumbar dan Bawaslu Kota Bukittinggi. (rir)